Samarinda – Sekretariat Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin menyambut pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) yang baru, Aulia Rahman dan Rendi Solihin dengan harapan besar terhadap perubahan nyata dan percepatan pembangunan di daerah.
Pelantikan yang dilangsungkan di Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, pada Senin (23/6/2025), menandai babak baru pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Salehuddin yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Kukar, menegaskan pentingnya membangun keselarasan antara program pemerintah kabupaten dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim. Menurutnya, harmonisasi visi-misi antara kedua level pemerintahan adalah syarat utama agar pembangunan berjalan efektif dan terintegrasi.
“Kami harap sinergi antara kepala daerah Kukar dan Gubernur Kaltim terus dijaga, terutama dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan,” ujarnya usai menghadiri Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kaltim.
Ia mencatat bahwa dalam sambutan Gubernur Rudy Mas’ud saat pelantikan, telah muncul sinyal positif bahwa visi pembangunan Kukar sejalan dengan arah pembangunan provinsi. Namun, menurut Salehuddin, visi yang selaras perlu ditindaklanjuti dengan aksi konkret berupa sinkronisasi kebijakan, terutama di sektor infrastruktur.
“Kesamaan visi saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah bagaimana mewujudkan koordinasi dalam pelaksanaan program, misalnya dalam pembangunan jalan dan konektivitas antarwilayah,” jelasnya.
Salehuddin juga mengingatkan agar pembangunan tidak dikerjakan secara terpisah-pisah antar instansi. Ia mendorong adanya perencanaan pembangunan tahunan yang disusun bersama, dengan target yang realistis dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Pembangunan harus saling terhubung, jangan sektoral. Kita butuh rencana yang konsisten dari tahun ke tahun,” tegasnya.
Selain infrastruktur, sejumlah persoalan strategis lainnya juga ia soroti, seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan jembatan penghubung antarkecamatan, serta penanganan stunting. Menurutnya, isu-isu tersebut tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan tunggal, tetapi perlu kerja sama lintas sektor dan sinergi anggaran.
“Kemiskinan dan stunting tidak bisa ditangani secara instan. Butuh pendekatan jangka panjang dan koordinasi antara dinas, baik di level kabupaten maupun provinsi,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, keberhasilan kepala daerah tidak diukur hanya dari keberadaan proyek fisik, tetapi dari dampak riil terhadap kehidupan masyarakat. Ia menekankan pentingnya fokus pada pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga.
Lebih jauh, ia berharap pemimpin baru Kukar bisa memanfaatkan momentum pasca-PSU untuk menciptakan perubahan yang berdampak luas, tidak hanya untuk Kukar, tapi juga mendukung rencana besar Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kukar harus ambil peran penting. Ini saatnya menunjukkan bahwa dengan kolaborasi kuat antara daerah dan provinsi, kita bisa percepat pembangunan yang merata dan inklusif,” tutup Salehuddin.(Adv)
