Samarinda – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda dihadapkan pada kendala kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran dalam menjalankan tugasnya. Hal ini terungkap dalam rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Samarinda pada Rabu (22/5/2024).
Kekurangan ini dikhawatirkan menghambat kinerja Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Anhar, mendorong Satpol PP untuk membangun komunikasi yang lebih kuat dengan Pemerintah Kota Samarinda dan DPRD.
Anhar menyarankan Satpol PP untuk menyampaikan keluhan mereka secara langsung kepada Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Sebab Menurutnya, Wali Kota memiliki tanggung jawab untuk menyediakan SDM dan anggaran yang memadai bagi Satpol PP dalam menjalankan tugasnya.
“Jika ingin mengeluhkan itu, ya ke pimpinan mereka langsung, wali kota. Itu kan sudah tugasnya memenuhi itu. Apalagi ini bersangkutan dengan masyarakat,” ujar Anhar.
Dengan memperkuat kolaborasi dan komunikasi terbuka, diharapkan Satpol PP dapat mengatasi keterbatasan SDM dan anggaran sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan lebih optimal dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Samarinda.
“Semua anggaran kecil, tapi mau bagaimana lagi. Harusnya ya itu juga ke Pak Wali, kalau bisa bawa wali kota ke sini, bicara juga dengan kami,” tutupnya. (Adv/DPRD Kota Samarinda)
