Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sutomo Jabir dukung penertiban kepada pertamini untuk kesejahteraan masyarakat dalam penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Maraknya keberadaan pedagang eceran BBM atau SPBU mini di wilayah Kaltim yang masih beroperasi dinilai tidak sesuai standar keamanan telah menyebar.
Tidak hanya itu, penyebaran pertamini atau SPBU mini ini kian banyak, salah satunya di Kota Samarinda dan Balikpapan.
Adanya hal tersebut menjadi dilema masyarakat Kaltim. halnya, keberadaan tanpa legalitas dan standar keamanan dapat membahayakan lingkungan sekitar. Namun disisi lain, pertamini dapat menjadi solusi dalam pembelian BBM yang tidak mengantre.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sedang melakukan penertiban untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.
Legislator PKB, Sutomo Jabir dukung adanya kegiatan penertiban kepada pertamini dan lakukan penggunaan fuel card guna menyelesaikan maraknya panjang antrean SPBU di Kaltim.
“Penertiban pertamini adalah langkah untuk mengatasi antrean panjang yang sering terjadi, terutama ketika terjadi kelangkaan BBM. Pertamini membantu mengatasi kebutuhan BBM masyarakat di saat-saat genting,” jelas Sutomo Jabir, Rabu (1/11/2023).
Sementara itu, ia juga menyoroti perlunya penggunaan fuel card saat melakukan pengisian SPBU. Terlebih, sering terjadinya antrean panjang karena penggunaan BBM yang tidak sesuai dengan tempatnya.
“Data penggunaan BBM di setiap daerah sudah ada, seperti Samarinda, Bontang, Balikpapan, dan sebagainya. Data ini harus diatur oleh SKK Migas dan digunakan sebagai acuan distribusi BBM. Namun, masih terjadi pelanggaran di luar data tersebut,” jelasnya lagi.
Politisi PKB-Hanura ini berharap adanya langkah yang lebih baik dan tertib dalam pengaturan distribusi BBM. Serta, memastikan ketersediaan BBM yang cukup untuk masyarakat, menghindari antrian panjang, dan mengurangi kerumunan di SPBU.
“Upaya tertibkan pertamini dan mencari solusi untuk antrean BBM yang panjang harus terus diperjuangkan karena ini juga berkaitan dengan kenyamanan masyarakat yang memerlukan BBM,” tandasnya. (Adv/Kurniawan/DPRD Katim)