Samarinda – Uji coba penerapan sistem satu arah (SSA) di Jalan Abul Hasan, Samarinda, sejak September 2025 kembali menuai kritik dari masyarakat. Banyak warga menilai kebijakan Dinas Perhubungan (Dishub) itu menyulitkan akses karena rute perjalanan menjadi lebih jauh dan berpotensi meningkatkan biaya transportasi.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa fase uji coba tidak boleh sekadar formalitas. Menurutnya, kebijakan ini harus benar-benar dijadikan momentum untuk mendengar keluhan serta menilai dampak nyata di lapangan.
“Kalau keluhan warga terbukti benar di lapangan, tentu Dishub harus meninjau ulang. Kebijakan publik tidak boleh menutup ruang dialog dengan masyarakat,” ujarnya, Jumat (26/9/2025).
Rohim menekankan, setiap kebijakan transportasi pasti memiliki konsekuensi, baik positif maupun negatif. Namun, transparansi pemerintah dalam merespons aspirasi warga dinilai menjadi kunci agar kebijakan bisa diterima masyarakat.
“Jangan sampai hanya karena sudah ada kebijakan, masukan warga diabaikan. Padahal masyarakatlah yang merasakan langsung dampaknya,” tambahnya.
Politikus PKS itu juga meminta Dishub membuka kajian teknis terkait SSA. Ia mengingatkan bahwa teori perencanaan lalu lintas yang tampak baik di atas kertas bisa berbeda hasilnya ketika diterapkan di lapangan.
“Teori bisa bagus, tapi praktiknya harus diuji. Kalau ternyata lebih banyak merugikan, opsi mengembalikan jalan menjadi dua arah tetap harus ada,” tegasnya.
Selain itu, Rohim menilai pelibatan masyarakat sejak awal sangat penting agar kebijakan transportasi memiliki legitimasi yang kuat. Menurutnya, partisipasi publik dapat mengurangi penolakan sekaligus membuat warga merasa memiliki andil dalam keputusan pemerintah.
“Kalau masyarakat dilibatkan, mereka akan merasa punya andil. Itu jauh lebih baik daripada memutuskan sepihak,” jelasnya.
Sejumlah pengamat transportasi lokal juga menyoroti dampak SSA di Abul Hasan terhadap pola mobilitas warga. Bagi pelaku usaha kecil di kawasan tersebut, akses yang lebih jauh dikhawatirkan bisa menurunkan jumlah pelanggan dan memengaruhi roda perekonomian.
Uji coba SSA di Jalan Abul Hasan kini menjadi ujian bagi Dishub Samarinda untuk menunjukkan komitmen dalam menerapkan kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat. Abdul Rohim menutup pernyataannya dengan harapan agar pemerintah tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga memperhatikan keseimbangan antara kelancaran lalu lintas dan kenyamanan warga.
“Kita ingin kebijakan transportasi di Samarinda berbasis kajian dan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar formalitas,” tandasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
