SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, meminta pemerintah kota lebih aktif memperjuangkan pendapatan daerah yang belum diterima. Menurutnya, sumber pendapatan sebenarnya tersedia, tetapi sebagian mengalami pemotongan dan masih tertahan sehingga anggaran pembangunan menjadi terbatas.
Viktor mengatakan, kondisi tersebut berdampak pada kemampuan Pemkot Samarinda membiayai berbagai program yang dibutuhkan masyarakat.
“Samarinda ini sebenarnya tidak kekurangan uang. Namun banyak sumber pendapatan yang dipotong oleh pusat, kemudian belum lagi dipotong oleh provinsi dan itu masih tertahan,” kata Viktor (7/10/2026).
Ia mendorong wali kota memperkuat komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar penerimaan yang menjadi hak daerah bisa diperjuangkan. Menurutnya, kerja sama antarpemerintah diperlukan untuk memperluas ruang anggaran pembangunan.
“Karena itu sumber-sumber pendapatan itulah yang kemudian kami Komisi II meminta kepada Wali Kota untuk bekerja sama, bersinergi, berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” ujarnya.
Terbatasnya anggaran juga membuat pemerintah harus memilah program yang akan dikerjakan. Tidak semua usulan masyarakat bisa langsung direalisasikan karena harus disesuaikan dengan kemampuan APBD.
Kondisi itu terlihat saat DPRD menggelar reses. Banyak kebutuhan disampaikan warga, tetapi hanya sebagian yang bisa masuk dalam prioritas pembangunan karena keterbatasan dana.
Begitu kita buat 10 program prioritas, ternyata nilai dari usulan-usulan yang kita usulkan itu tidak mencukupi dengan modal yang ada di pemerintah kota. Kemudian akhirnya jadi satu-dua saja yang diakomodir katanya.
“DPRD akan tetap mengawal usulan masyarakat dan mengawasi kebijakan pemerintah kota. Ia berharap upaya memperjuangkan pendapatan daerah dapat membantu membuka ruang lebih besar bagi pembangunan dan pemenuhan kebutuhan warga,” demikian Viktor Yuan.(adv)
