Samarinda – Sani bin Husain, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, mengkritik kebiasaan Kementerian Pendidikan Indonesia yang mengubah kurikulum setiap kali menteri baru dilantik. Ia berpendapat pada (02/05/2024) bahwa hal ini dapat menghambat proses pembelajaran dan membingungkan para guru dan siswa.
“Saya itu selalu melihat kalau ganti presiden ganti menteri pendidikan ganti kurikulum, ganti peraturan, saya harap berkesinambungan lah kalau kurikulum meredeka ya itu saja sampai selesai, tidak usah rubah-rubah,” jelasnya.
Ketua fraksi PKS DPRD Samarinda itu menyarankan agar Kemendikbud fokus menyelesaikan terlebih dahulu kekurangan-kekurangan dalam kurikulum merdeka sebelum membuat kurikulum baru. Dia juga mengingatkan agar Kemendikbud tidak membuat kurikulum baru hanya untuk pencitraan.
“Saya pikir jangan sporadis lah pelan-pelan, selesaikan dulu kurikulum merdeka yang kurang tambahi,” imbuhnya.
Dia berharap Kemendikbud dapat lebih bijak dalam mengambil kebijakan terkait kurikulum pendidikan. Dia menekankan pentingnya stabilitas dan keberlanjutan dalam proses pembelajaran agar para guru dan siswa dapat fokus belajar dan mengajar dengan maksimal.
“Jangan buat lagi kurikulum Merdeka 2, Merdeka 3, Merdeka 4 jadi nama jalan kan, jadi kurikulum terjajah jadinya,” pungkasnya.
Kritik Sani ini sejalan dengan kekhawatiran banyak pihak lain yang merasa bahwa perubahan kurikulum yang terlalu sering dapat mengganggu proses pembelajaran dan membingungkan para pemangku kepentingan. Kemendikbud diharapkan dapat mempertimbangkan masukan-masukan ini dan mengambil kebijakan yang lebih matang dan berkelanjutan dalam hal kurikulum pendidikan. (Adv/DPRD Kota Samarinda)
