Samarinda – DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota kembali mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi Taman Kanak-kanak (TK) negeri dalam penyusunan anggaran mendatang. Permintaan itu muncul setelah seluruh TK negeri di Samarinda dipastikan tidak lagi menerima BOSDA sepanjang 2026.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, mengatakan penghentian BOSDA membuat 17 TK negeri kini hanya mengandalkan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) untuk membiayai kegiatan operasional sekolah.
“Yang menjadi perhatian kami memang BOSDA untuk TK negeri. Tahun 2026, ada 17 TK negeri yang tidak lagi menerima bantuan operasional daerah dan hanya mengandalkan BOSNAS,” kata Novan di Kantor DPRD Samarinda (10/7/2026).
Menurut Novan, persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan khusus dalam evaluasi sektor pendidikan.
Berbeda dengan SD dan SMP yang memiliki kebutuhan masing-masing, isu utama pada jenjang pendidikan anak usia dini justru berkaitan dengan dukungan anggaran operasional dari pemerintah daerah.
Ia menilai keberadaan BOSDA masih dibutuhkan untuk memperkuat layanan pendidikan anak usia dini. Karena itu, DPRD meminta pemerintah kota mengevaluasi kembali kebijakan penghentian bantuan tersebut.
“BOSDA bukan sekadar bantuan tambahan, tetapi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan sejak jenjang paling dasar,” ujarnya.
Komisi IV berharap kebutuhan operasional TK negeri dapat kembali menjadi perhatian dalam pembahasan APBD berikutnya sehingga sekolah tidak hanya bergantung pada dana operasional yang bersumber dari pemerintah pusat.
“Nah, itu yang kami usulkan. Kalau di TK negeri, perhatian utamanya memang BOSDA. Kami berharap ini bisa kembali masuk dalam prioritas penyusunan anggaran,” pungkasnya.(adv)
