Samarinda– DPRD Samarinda mulai mendorong pembentukan sistem transportasi pelajar terpadu setelah kebijakan larangan siswa membawa sepeda motor ke sekolah diberlakukan sejak April 2026.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan angkutan kota atau angkot dinilai bisa dimanfaatkan sebagai kendaraan feeder untuk menghubungkan kawasan permukiman menuju titik layanan bus sekolah.
Menurutnya, kondisi wilayah di Samarinda membuat bus berukuran besar tidak memungkinkan menjangkau seluruh kawasan permukiman warga.
“Banyak jalan lingkungan dan kawasan gang yang tidak bisa dilalui bus besar. Karena itu kendaraan feeder seperti angkot menjadi opsi yang lebih memungkinkan,” katanya, Kamis (28/5/2026).
Ia menjelaskan konsep feeder diperlukan agar layanan transportasi pelajar tidak hanya berhenti di jalan utama, tetapi juga mampu menjangkau titik tempat tinggal siswa.
Namun, DPRD menegaskan armada angkot yang nantinya digunakan wajib memenuhi standar kelayakan operasi serta memiliki izin trayek aktif.
Deni menilai kebijakan larangan pelajar membawa kendaraan pribadi tidak akan berjalan efektif apabila pemerintah belum menyiapkan moda transportasi pengganti yang aman dan mudah diakses.
Karena itu, Komisi III DPRD Samarinda mulai mendorong pembahasan sistem transportasi pelajar bersama Pemerintah Kota Samarinda dan Dinas Perhubungan.
Selain mempertimbangkan akses layanan, DPRD juga menyoroti kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan program tersebut.
Menurut Deni, pemerintah tidak harus membeli armada baru dalam jumlah besar yang justru berpotensi membebani APBD.
Sebagai alternatif, DPRD mengusulkan penerapan skema Buy The Service (BTS) melalui kerja sama operasional dengan pihak swasta.
“Kami melihat ada opsi yang lebih realistis dibanding membeli armada baru. Yang penting sistem pelayanannya bisa berjalan efektif,” ujarnya.
Ia menambahkan program transportasi pelajar terpadu bukan hanya soal mempermudah mobilitas siswa, tetapi juga menjadi upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas usia pelajar di Samarinda.
“Yang paling penting bagaimana anak-anak bisa berangkat dan pulang sekolah dengan aman,” tegasnya.(EFS/ADV).
