Pemkot Samarinda Dihimpit Utang Proyek Rp400 Miliar, DPRD Minta Jangan “Gantung” Kontraktor

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi

Samarinda– Beban keuangan Pemerintah Kota Samarinda kembali menjadi sorotan setelah muncul data tunggakan pembayaran proyek kepada kontraktor yang mencapai sekitar Rp400 miliar dari pekerjaan tahun anggaran 2025.

DPRD Samarinda meminta pemerintah tidak membiarkan persoalan ini berlarut karena berdampak langsung ke dunia usaha.

Bacaan Lainnya

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyebut angka tersebut terungkap dalam rapat bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda.

“Saat kami minta penjelasan ke BPKAD, memang ada kewajiban pembayaran sekitar Rp400 miliar yang belum diselesaikan,” ujarnya di DPRD Samarinda, Jumat (30/5/2026).

Ia menjelaskan, pekerjaan proyek sebenarnya sudah banyak yang rampung di lapangan, namun pembayaran dari pemerintah belum seluruhnya dicairkan.

DPRD menilai kondisi ini tidak bisa dianggap sekadar keterlambatan administrasi, karena menyangkut perputaran ekonomi kontraktor yang sudah lebih dulu mengeluarkan modal.

Iswandi mengatakan pemerintah kota berjanji akan menyelesaikan tunggakan tersebut secara bertahap pada 2026, dengan skema prioritas berdasarkan nilai kontrak proyek.

“Rencananya akan dibayar bertahap, ada yang kecil dulu sampai yang besar,” katanya.

Ia menyebut salah satu faktor yang memicu munculnya tunggakan adalah tekanan fiskal daerah akibat efisiensi anggaran serta penurunan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Akibat kondisi tersebut, sejumlah pos pembayaran proyek yang sudah direncanakan tidak dapat direalisasikan sesuai jadwal.

“Anggarannya terdampak, sehingga pembayaran ke kontraktor ikut tertunda,” ujarnya.

Meski begitu, DPRD menilai pemerintah belum transparan sepenuhnya karena hingga kini belum menyampaikan rincian proyek mana saja yang belum dibayarkan.

Iswandi menegaskan kondisi ini paling berat dirasakan kontraktor kecil yang harus menanggung beban operasional bahkan sampai menutup kekurangan modal dengan pinjaman bank.

“Yang paling berat itu kontraktor kecil, mereka sudah keluar modal duluan tapi pembayaran belum masuk,” tegasnya.(EFS/ADV).

Pos terkait