Samarinda– Persoalan daya tampung sekolah negeri di Samarinda kembali muncul menjelang penerimaan siswa baru 2026.
Kondisi ini bukan hanya soal membludaknya pendaftar, tetapi juga lemahnya pemetaan kebutuhan pendidikan dari hulu ke hilir.
Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan Pemerintah Kota selama ini lebih banyak bergerak setelah persoalan muncul, bukan menyiapkan kebutuhan berdasarkan data sejak awal.
“Harusnya sudah ada hitungan jelas jumlah lulusan SD di tiap wilayah, baru disiapkan kebutuhan SMP negeri yang dibutuhkan,” ujarnya, Jumat (30/5/2026).
Di sejumlah kawasan, lonjakan calon siswa terus terjadi dari tahun ke tahun, sementara kapasitas sekolah tidak bertambah signifikan.
Akibatnya, setiap tahun pola yang sama terulang: sekolah negeri penuh, orang tua berebut kursi, dan sebagian siswa harus mencari alternatif di luar sekolah negeri.
Rohim menilai penambahan rombongan belajar saja tidak cukup jika distribusi sekolah tetap tidak merata.
“Kalau hanya tambah kelas tanpa melihat sebaran wilayah, masalahnya tidak akan selesai,” katanya.
Ia juga menyoroti minimnya pembangunan sekolah baru di kawasan yang berkembang pesat. Padahal, kebutuhan ruang belajar seharusnya sudah bisa dipetakan jauh sebelum jumlah siswa meningkat tajam.
Kondisi ini paling dirasakan keluarga berpenghasilan rendah. Banyak orang tua terpaksa menyekolahkan anak ke sekolah yang jauh atau memilih sekolah swasta dengan biaya lebih tinggi.
“Yang paling terdampak itu keluarga kecil. Mereka harus keluar biaya lebih besar atau anaknya sekolah jauh,” ujarnya.
DPRD meminta pemerintah mulai menyusun peta kebutuhan sekolah jangka panjang agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun ajaran baru.
Rohim menegaskan pendidikan adalah layanan dasar yang seharusnya sudah memiliki perencanaan matang berbasis data.
“Kalau tiap tahun masalahnya sama, berarti yang harus dibenahi itu sistem perencanaannya,” tegasnya. (EFS/ADV).
