Samarinda– Kekurangan tenaga pendidik di Kota Samarinda diperkirakan masih mencapai sekitar 500 guru untuk jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Di tengah terbatasnya rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), pemerintah kota didorong memanfaatkan skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebagai solusi.
Usulan tersebut muncul karena pemerintah daerah dinilai memiliki ruang yang terbatas untuk menambah guru melalui jalur ASN maupun PPPK, mengingat proses rekrutmen kini menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan skema PJLP dapat menjadi alternatif agar kebutuhan guru di sekolah negeri tetap terpenuhi.
“Sekarang kan kita mau rekrut ASN sudah tidak bisa. Metode yang memungkinkan maka PJLP. Kita masih kekurangan 500 guru untuk tingkat SD dan SMP di Samarinda,” kata Novan (7/7/2026).
Selain untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik, skema tersebut juga dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
Selama ini, sebagian guru masih menerima penghasilan dari dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dengan nominal yang dinilai belum layak.
Novan berharap pemerintah dapat mengalokasikan pembiayaan melalui APBD sehingga guru yang direkrut lewat PJLP memperoleh penghasilan minimal setara Upah Minimum Kota (UMK).
“Kita minta diusulkan melalui metode PJLP agar pendapatan mereka dapat disesuaikan dengan kondisi saat ini. Jangan pendapatan hanya di bawah satu juta per bulan, kasihan mereka,” ujarnya.
Menurutnya, usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan anggaran agar pemerintah memiliki skema yang mampu menjawab kekurangan guru sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Jadi pembayaran dari pengadaan ini menggunakan APBD. Selama ini kan kita menggunakan BOSDA dan BOSNAS. Upah yang didapatkan guru honorer kecil sekali,” tutup Novan.(ADV/EFS)
