Dukung Penghapusan Denda PKB, Firnadi Ikhsan Ingatkan Pemprov Kaltim Beri Apresiasi kepada Wajib Pajak Taat

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan

Samarinda – Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) yang kembali memberikan penghapusan sanksi denda keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mendapat dukungan dari DPRD Kaltim. Namun, pemerintah diminta tetap memperhatikan masyarakat yang selama ini konsisten membayar pajak tepat waktu.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menilai program relaksasi yang digulirkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Bacaan Lainnya

Terlebih, kebijakan tersebut kembali dilaksanakan menjelang penghujung tahun.
Menurut Firnadi, pelaksanaan relaksasi PKB yang sudah memasuki tahap kedua menunjukkan hasil cukup positif. Hal itu berdasarkan laporan yang diterima Komisi II DPRD Kaltim dari pihak terkait.

“Ini bagian dari strategi untuk mengoptimalkan pendapatan kita, terutama di akhir tahun seperti sekarang. Sudah dua kali relaksasi dilaksanakan dan berdasarkan laporan yang kami terima di Komisi II, program ini relatif berhasil,” ujar Firnadi, Kamis (12/11/2026).

Ia menjelaskan, kebijakan penghapusan denda memberikan ruang bagi masyarakat yang memiliki tunggakan untuk kembali melunasi kewajiban pajaknya. Di sisi lain, langkah tersebut juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari pembayaran pokok pajak.

Meski demikian, Firnadi mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan anggapan bahwa masyarakat yang terlambat membayar pajak justru lebih diuntungkan dibandingkan mereka yang selalu taat.

Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang berimbang. Sebab, pemberian keringanan kepada wajib pajak yang menunggak harus diikuti bentuk penghargaan bagi masyarakat yang disiplin memenuhi kewajibannya.

“Jangan sampai relaksasi ini menurunkan minat orang yang sudah patuh membayar. Jangan sampai muncul pemikiran, kalau kami taat membayar, kenapa tidak mendapatkan penghargaan?” katanya.

Firnadi menyebut persoalan tersebut sebelumnya juga menjadi pembahasan di Komisi II DPRD Kaltim. Dalam komunikasi bersama Pemprov Kaltim, pihaknya mendapat informasi bahwa pemerintah telah mempertimbangkan pemberian penghargaan atau reward kepada masyarakat yang rutin membayar pajak.

Ia menilai, skema insentif bagi wajib pajak yang patuh dapat menjadi pelengkap program penghapusan denda. Dengan begitu, pemerintah tidak hanya berfokus menarik kembali wajib pajak yang menunggak, tetapi juga mempertahankan kesadaran masyarakat yang selama ini tertib membayar.

“Pemerintah ternyata juga menyiapkan reward bagi yang patuh. Jadi, strategi ini bisa berjalan,” ujarnya.

Atas dasar itu, Firnadi menyatakan dukungannya terhadap program relaksasi PKB yang dijalankan Pemprov Kaltim. Ia berharap kebijakan tersebut mampu mendongkrak pendapatan daerah sekaligus tetap memberikan perhatian kepada wajib pajak yang telah menjalankan kewajibannya secara konsisten.

Sebagai informasi, Pemprov Kaltim memberikan pembebasan sanksi denda keterlambatan pembayaran PKB mulai 21 September hingga 22 November 2026. Masyarakat yang masih memiliki tunggakan diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sebelum masa program berakhir. (Adv)

Pos terkait