Samarinda – Kondisi sejumlah fasilitas Terminal Tipe B Timbau di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang mengalami kerusakan memunculkan pertanyaan terkait pemeliharaan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
Kerusakan terlihat pada beberapa bagian bangunan, seperti cat tiang yang mulai terkelupas, keramik ruang tunggu yang retak, hingga plafon yang tidak lagi dalam kondisi baik. Temuan tersebut diketahui saat Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud melakukan peninjauan pada Kamis, 12 November 2026.
Kondisi itu mendapat perhatian Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo. Ia mengingatkan agar seluruh aset pemerintah daerah tidak dibiarkan tanpa pemeliharaan karena memiliki nilai dan fungsi yang harus dimanfaatkan secara maksimal.
Sigit menyebut Terminal Timbau merupakan salah satu aset yang berada di bawah kepemilikan Pemprov Kaltim. Namun, ia mempertanyakan sejauh mana pemeliharaan dan pengawasan terhadap fasilitas tersebut telah dilaksanakan.
“Ya mestinya jangan sampai terbengkalai. Sayang,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, persoalan inventarisasi dan pengelolaan aset daerah sudah berulang kali menjadi perhatian Komisi II DPRD Kaltim. Pemerintah tidak hanya dituntut memiliki pencatatan administrasi yang jelas, tetapi juga harus memastikan setiap aset berada dalam kondisi terawat dan memberikan manfaat.
Ia mengungkapkan, persoalan serupa tidak hanya ditemukan di Terminal Timbau. Beberapa aset lain yang masih memerlukan perhatian di antaranya Puskesmas di kawasan Martadinata, Balikpapan, serta aset pemerintah yang selama ini dikerjasamakan dengan Pelindo.
Khusus aset yang berkaitan dengan Pelindo, Sigit menyampaikan bahwa penyelesaian mengenai pengaturan pemanfaatannya telah menemukan jalan keluar. Meski demikian, ia belum bersedia memaparkan lebih jauh mengenai mekanisme pembagian pengelolaan lantaran masih perlu mencocokkan kembali data aset yang dimaksud.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya kejelasan status kepemilikan maupun hak pengelolaan agar tidak terjadi penguasaan aset pemerintah oleh pihak lain tanpa dasar yang jelas. Begitu pula sebaliknya, pemerintah daerah harus menghormati hak kepemilikan pihak lain.
“Intinya aset kita harus dikelola dengan baik. Yang punya kita, ya kita ambil. Jangan sampai di hak orang lain. Sebaliknya, jangan kita juga mengambil haknya orang,” tegasnya.
Sigit berharap Pemprov Kaltim lebih serius melakukan evaluasi terhadap seluruh aset yang dimiliki, termasuk memastikan fasilitas publik mendapatkan perawatan berkala.
Dengan begitu, aset daerah tidak hanya tercatat sebagai kekayaan pemerintah, tetapi juga dapat difungsikan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud juga telah meminta agar fasilitas Terminal Timbau segera dibenahi setelah menemukan sejumlah bagian bangunan yang kondisinya tidak layak. Terminal tersebut diketahui berada dalam pengelolaan UPTD Terminal Dinas Perhubungan Kaltim. (Adv)







