Samarinda – Anggota DPRD Samarinda, Abdul Rohim tidak sepakat dengan adanya keberadaan Pertamini ilegal.
Ia menjelaskan Pom BBM eceran tidak memiliki landasan hukum yang jelas terkait keberadaannya.
“Regulasi yang mengatur soal distribusi BBM itu itu hanya menempatkan SPBU sebagai pengedar BBM,” jelas Abdul Rohim pada Rabu (18/3/2024).
Ia juga menjelaskan adanya rencana pembekuan pertamini ilegal di Samarinda, karena beberapa hal yakni Keamanan dan tidak adanya regulasi terkait pendirian pertamini ilegal.
“Hampir semua pihak menyetujui itu (Pembekuan Pertamini),”
Kejadian yang mengancam resiko keselamatan penduduk beberapa kali terjadi seperti kebakaran. Hal itu terjadi diduga terjadi karena tidak adanya Standar Keamanan pada Pertamini ilegal tersebut.
“Akhirnya itu yang membuat resiko keamanan warga di sekitarnya terancam,” tutupnya. (Adv/DPRD Kota Samarinda)
