Samarinda – Berbeda dengan daerah lain seperti Kutai Kartanegara dan Kutai Timur yang memiliki program beasiswa unggulan, Samarinda belum memiliki program serupa. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, terutama terkait alasan di baliknya.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menjelaskan bahwa salah satu alasan utama adalah keterbatasan keuangan daerah.
“APBD Kota Samarinda tahun 2024 mencapai 5,7 triliun rupiah, namun jumlah penduduk dan sekolah yang besar menjadi kendala dalam merealisasikan program beasiswa,” ungkap Puji.
Data menunjukkan terdapat 803 satuan pendidikan (PAUD-SMP) di Samarinda, dengan 10.000 guru (7.241 menerima insentif). Alokasi dana pendidikan mencapai 836 miliar rupiah (20% dari APBD), namun belum sesuai dengan ketentuan Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2009.
“Seharusnya 20% dana pendidikan dialokasikan di luar gaji dan tunjangan. Kenyataannya, termasuk gaji dan tunjangan ASN, tunjangan sertifikasi dan PTP mencapai 506 miliar rupiah,” jelas Puji.
“Sisa 250-300 miliar rupiah harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan. Tahun ini, 17 sekolah akan dibangun dengan anggaran besar. Belum lagi dana untuk program seperti sekolah ramah anak yang masih terbatas,” imbuhnya.
Kesimpulannya, keterbatasan keuangan daerah menjadi alasan utama Samarinda belum memiliki program beasiswa seperti daerah lain. Dana pendidikan yang ada diprioritaskan untuk gaji dan tunjangan guru, serta pembangunan infrastruktur pendidikan. (Adv/DPRD Kota Samarinda)
