Kutai Kartanegara – Drs. H Sunggono Sekda Kukar membuka Forum Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kukar 2025, Jumat (14/03/25) di Ruang rapat Martadipura, lt 1 Bappeda, Kompleks Perkantoran Bupati.
Dalam kegiatan ini Bapenda Prov Kaltim serta jajarannya dan jajaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kukar. Kemudian juga Kepala Organisasi Perangkat Daerah, akademisi dan lainnya.
Forum ini merupakan amanah Permendagri No.86 tahun 2017, menjadi wadah koordinasi antar perangkat daerah dalam menyusun rencana pembangunan daerah secara terintegrasi. Forum ini juga dilaksanakan sebagai dari tahap perencanaan, penyusunan RKPD tahun 2026.
Sekda sunggono menekankan forum ini lebih konsen pada upaya peningkatan sektor PAD. Diantaranya dengan mengevaluasi Perda yang tidak berjalan baik, seperti Perda Rumah Walet.
Atau memaksimalkan potensi pendapatan pada berbagai sektor. Kemudian optimalkan aset daerah yang ada, untuk memberi kontribusi ke PAD, serta merealisasikan pungutan PBB dengan baik.
Tujuan Utama dari Forum Perangkat Daerah
Hal ini untuk mengurangi ketergantungan Kukar pada Dana Bagi Hasil pertambangan-migas yang berkurang atau suatu hari habis.
“Kita ingin melalui forum ini tumbuh kesadaran dan kepedulian yang sama agar meningkatkan PAD,” tegasnya.
- Tujuan utama dari forum ini yakni sinkronisasi program kegiatan, memastikan program antar perangkat daerah saling mendukung juga tidak tumpang tindih.
- Kemudian juga menjaring aspirasi serta masukan, mengakomodasi kebutuhan juga usulan dari berbagai pemangku kepentingan. Hal ini juga termasuk masyarakat serta sektor swasta.
- Penyelerasan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi, menyesuaikan rencana kerja daerah berdasarkan kebijakan pemerintah pusat atau provinsi.
- Efektivitas dan efisiensi bertujuan untuk mencegah duplikasi anggaran juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
- Meningkatkan akuntabilitas serta transparansi, yakni dengan memberi ruang bagi semua perangkat daerah untuk melaporkan capaian juga tantangan dalam pelaksanaan program. Juga mendorong tata kelola pemerintahan agar lebih transparan juga berbasis hasil.
- Memperkuat kolaborasi antar kalangan OPD
- Menyatukan visi serta misi setiap kalangan OPD, supaya bekerja dengan satu tujuan
- Pembangunan daerah
- dan memudahkan koordinasi dalam penyelesaian masalah lintas sektor. Misalnya saja pengangguran, kemiskinan atau ketimpangan pembangunan.
Melalui forum ini OPD, DPRD, dunia usaha, akademisi, serta perwakilan masyarakat diharapkan bisa memberi masukan, kritik juga saran pada rancangan awal Renja Pemda.Output utama yang diharapkan dan dihasilkan dari kegiatan ini seperti Dokumen Hasil Kesepakatan Forum, Berita Acara juga Rekomendasi Forum mencakup hasilnya, usulan, juga keputusan yang diambil.
Rencana aksi ini merupakan tindak lanjut memastikan implementasi hasil berjalan baik bisa muncul dalam diskusi kali ini. Yang paling utama yakni Penyusunan Program Berbasis Data, kebutuhan masyarakat yang sudah terverifikasi, serta identifikasi kendala untuk pelaksanaan program sebelumnya dan solusi terbaiknya. Bisa tertuang dalam dokumen perencanaan setiap perangkat daerah.
“Dari kegiatan ini saya juga berpesan lakukan Sinergi dan perkuat Komitmen Antar Perangkat Daerah untuk menjalankan program yang telah disepakati. Tingkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program yang membutuhkan kerja sama lintas sektor. segera lakukan Percepatan implementasi program dengan pembagian tugas yang jelas antar OPD,” demikian ujarnya.
