Pengelolaan Alur Sungai Jadi Kunci Kemandirian Fiskal, DPRD Kaltim Desak Akselerasi Regulasi

Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi ll DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono

SAMARINDA– Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, kembali menegaskan pentingnya percepatan pengelolaan alur sungai dan kawasan perairan lainnya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang strategis.

Menurutnya, potensi ini belum tergarap maksimal dan justru belum memberikan kontribusi sepeser pun bagi kas daerah.

Bacaan Lainnya

Pernyataan ini disampaikan dalam forum koordinasi yang berlangsung pada Senin, 28 April 2025, yang membahas strategi penguatan fiskal berbasis sumber daya lokal.

Sapto menjelaskan bahwa dasar hukum sebenarnya sudah ada, yakni Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Retribusi Jasa Umum dan Lainnya, yang memungkinkan provinsi mengelola wilayah perairan tertentu. Namun, pelaksanaannya masih terganjal karena belum ada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat.

“Daerah memiliki hak untuk mengelola kekayaan alamnya sendiri, terutama alur sungai dan laut. Sayangnya, potensi ini belum tergarap karena belum jelas siapa yang berwenang sepenuhnya,” ujar Sapto pada Senin, (28/4/2025).

Ia menegaskan bahwa jika daerah diberi kewenangan penuh, maka langkah berikutnya adalah penataan zonasi seperti zona tambat kapal, zona parkir, dan zona labuh untuk memaksimalkan pendapatan dari retribusi.

Selain itu, Sapto juga menyoroti kerusakan infrastruktur penunjang seperti jembatan yang menjadi jalur utama akses logistik dan distribusi.

Ia menyebutkan bahwa pihaknya tengah mengadakan rapat finalisasi untuk menilai kondisi jembatan dan menentukan apakah masih layak dilalui.

“Jika terbukti membahayakan, maka akses akan kami tutup sementara. Kami tak ingin ada korban akibat kelalaian,” ujarnya tegas.

Di tengah proses menunggu keputusan dari kementerian terkait, Sapto tetap optimis perjuangan ini akan membuahkan hasil. Ia menekankan bahwa ini bukan semata kepentingan politik, melainkan bagian dari upaya memperjuangkan hak rakyat Kaltim.

“Kalau pendekatan persuasif tidak mempan, kami siap ambil langkah yang lebih tegas. Kami ingin daerah ini berdiri di atas kaki sendiri, bukan hanya jadi penonton,” tutupnya.(Adv)

Pos terkait