DPRD Kaltim Desak Pemprov Segera Tangani Banjir Samarinda Secara Komprehensif

SAMARINDA – Genangan air kembali melumpuhkan sejumlah wilayah di Samarinda, terutama kawasan Loa Janan Ilir dan sepanjang Jalan HM Rifadin. Sejak Senin (12/5/2025) hujan deras mengakibatkan banjir besar yang menyebabkan terputusnya akses utama, kemacetan parah, hingga dibukanya dapur umum di berbagai lokasi.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Darlis Pattalongi, mendesak pemerintah provinsi untuk tidak lagi mengandalkan solusi jangka pendek dalam menangani bencana banjir yang kerap terjadi setiap tahunnya.

“Banjir kali ini parah, tidak hanya di pusat kota tapi juga merembet ke daerah pinggiran. Jalan HM Rifadin bahkan terputus, menimbulkan antrean panjang kendaraan. Dapur umum masih beroperasi di beberapa titik, termasuk di wilayah Loa Janan Ilir yang terdampak cukup berat,” kata Darlis pada Rabu, (14/5/2025).

Ia menjelaskan bahwa penyebab banjir tidak semata-mata karena intensitas hujan yang tinggi, namun juga diperparah oleh kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang di wilayah hulu. Hal ini, menurutnya, memperbesar volume air yang mengalir deras ke Samarinda sebagai daerah hilir.

“Hujan deras memang menyapu sebagian besar wilayah Kaltim, tetapi kita juga harus melihat akar masalahnya. Aktivitas di hulu sungai, seperti pertambangan, ikut memperparah kondisi. Samarinda sebagai daerah aliran sungai menjadi tempat tumpahan air dari berbagai penjuru,” jelas politisi dari Partai Amanat Nasional itu.

Darlis menegaskan bahwa pendekatan penanganan banjir harus bersifat proaktif dan strategis. Ia mendorong Pemprov Kaltim untuk mengevaluasi sistem drainase, menertibkan alih fungsi lahan, dan memperketat pengawasan terhadap izin tambang yang berdampak pada keseimbangan lingkungan.

“Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan hujan. Ini masalah sistemik dan menyangkut lintas sektor. Pemerintah provinsi harus turun tangan lebih serius karena dampaknya sudah meluas, bahkan melibatkan daerah di luar Samarinda,” ungkapnya.

Sebagai ibu kota provinsi, lanjut Darlis, Samarinda semestinya memiliki sistem pengendalian banjir yang kuat, khususnya dalam menghadapi musim hujan ekstrem dan peningkatan aliran air dari daerah sekitar.

“Samarinda ini pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi Kaltim. Tidak boleh dibiarkan dalam kondisi rentan seperti ini. Ketika hujan mengguyur daerah lain, Samarinda menjadi tempat penampungan airnya. Maka antisipasinya pun harus luar biasa,” tutupnya.(Adv)