TENGGARONG – Akses listrik yang merata bukan sekadar kebutuhan, melainkan hak dasar setiap warga—termasuk mereka yang tinggal di pelosok Kutai Kartanegara (Kukar). Menyadari hal itu, Pemerintah Kabupaten Kukar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus memperjuangkan Pemenuhan Listrik Desa Terpencil, khususnya di wilayah Kecamatan Tabang dan Muara Kaman yang masih menghadapi tantangan infrastruktur.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengungkapkan bahwa dari 193 desa di Kukar, sebagian besar memang telah teraliri listrik. Namun, sejumlah wilayah—seperti Desa Menamang Kiri, Mekar Jaya, Sumber Sari, dan Muara Kaman Ilir—masih membutuhkan peningkatan kapasitas jaringan. Bahkan, dua desa di Muara Kaman, yaitu Lamin Pulut dan Lamin Telihan, belum tersentuh jaringan listrik sama sekali.
“Warga di sana hanya mengandalkan genset diesel swadaya yang menyala sekitar enam jam per malam. Itu jauh dari standar pelayanan dasar,” ujar Arianto.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, DPMD tidak hanya menunggu solusi dari PLN, tetapi juga mendorong inovasi lokal. Salah satu terobosan sukses adalah penerapan sistem listrik tenaga surya komunal di Desa Muara Enggelam sejak 2014. Model ini tidak hanya memberikan penerangan, tetapi juga menciptakan Pendapatan Asli Desa (PADes) karena dikelola secara mandiri oleh masyarakat.
“Ini bukti bahwa energi terbarukan bisa jadi jawaban di daerah yang sulit dijangkau jaringan PLN,” tambahnya.
Sayangnya, rencana pembangunan jaringan listrik PLN ke desa-desa terpencil sempat terhambat. Proyek yang seharusnya berjalan pada 2024 terhenti karena refocusing anggaran, dan pada 2025 kembali tertunda akibat kebijakan penghematan. Padahal, kajian teknis menyatakan wilayah tersebut layak dialiri listrik.
Kondisi ini pun menjadi sorotan utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kukar pada Selasa (2/9/2025). DPMD menyampaikan laporan langsung dari masyarakat dan menegaskan komitmen untuk terus mendorong percepatan realisasi.
“Perencanaan teknis sudah siap. Kami hanya menunggu kepastian anggaran dari PLN. Pemenuhan Listrik Desa Terpencil tetap menjadi prioritas pembangunan,” tegas Arianto.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pada 2026, pihaknya telah mengusulkan pembukaan jaringan baru untuk memperluas akses listrik hingga ke RT-RT yang selama ini terisolasi. Harapannya, tak ada lagi warga Kukar yang hidup dalam gelap—baik secara harfiah maupun dalam konteks pembangunan.
“Listrik adalah fondasi. Tanpa itu, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan publik lainnya sulit berkembang. Karena itu, kami tidak akan berhenti sampai Pemenuhan Listrik Desa Terpencil benar-benar terwujud,” pungkasnya.
