Samarinda — Komisi IV DPRD Kota Samarinda mendorong Pemerintah Kota Samarinda agar meningkatkan porsi anggaran pendidikan melebihi 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dorongan ini muncul lantaran kebutuhan pendidikan di kota tersebut terus berkembang, terutama bagi anak usia dini dan penyandang disabilitas yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan dukungan pendanaan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyampaikan bahwa kewajiban alokasi 20 persen anggaran pendidikan dalam aturan nasional seharusnya tidak menjadi batas akhir dalam penganggaran daerah. Menurutnya, dinamika pertumbuhan penduduk dan bertambahnya jumlah sekolah membuat kebutuhan anggaran semakin besar.
“Sebetulnya 20 persen itu hanya batas minimal. Kalau kita bicara pendidikan, tidak ada batas maksimalnya, karena jumlah sekolah, penduduk, dan kebutuhan di Samarinda semakin besar,” ujar Sri.
Sri juga menilai sejumlah kebijakan pendidikan di daerah masih terkendala oleh aturan pusat yang dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi terkini. Hal ini membuat pemerintah daerah kesulitan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
“Kita membuat perda dan perwali itu kan ada cantolan hukumnya dari pusat. Tapi kalau aturannya sudah lama dan tidak menyesuaikan kondisi sekarang, yang jadi korban tetap daerah,” jelasnya.
Selain itu, Komisi IV juga menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Sri menegaskan bahwa guru pendidikan anak usia dini (PAUD) memiliki peran vital dalam membentuk kualitas sumber daya manusia sejak usia dini sehingga harus mendapatkan prioritas perhatian pemerintah.
“Kalau Wali Kota ingin mewujudkan SDM unggul, maka perhatian pertama harus diberikan ke pendidikan dasar dan PAUD. Dari situlah kualitas anak-anak kita terbentuk,” tambahnya.
Komisi IV DPRD Samarinda memastikan akan terus mengawasi kebijakan anggaran pendidikan agar alokasinya dapat ditingkatkan melampaui standar minimal nasional. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan layanan pendidikan, memperbaiki fasilitas sekolah, serta memberi dukungan yang lebih baik kepada para guru.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Jika kita berani menambah alokasi anggaran, hasilnya akan dirasakan seluruh masyarakat Samarinda,” pungkas Sri. (ADV)
