Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar monitoring dan evaluasi (Monev) selama dua hari pada 16–17 Juli 2025 di Ruang Serbaguna Bappeda Kukar untuk memastikan pemerintah desa memanfaatkan Bankeu 2025 secara optimal. Kegiatan ini bertujuan menghilangkan keraguan desa dalam menggunakan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeu Pemdes) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tahun anggaran 2025.
Monev diikuti oleh perwakilan 193 desa se-Kukar serta unsur kecamatan yang bertindak sebagai pembina desa. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kukar, Poino, menjelaskan bahwa kegiatan ini mencakup evaluasi penggunaan Bankeu Pemdes 2023–2024, sekaligus asistensi dan verifikasi untuk Bankeu 2025. “Setiap desa akan menerima alokasi Rp75 juta pada 2025, sesuai surat dari Pemprov Kaltim,” ujarnya pada Kamis, 17 Juli 2025.
Poino menegaskan bahwa dana Bankeu 2025 dapat digunakan untuk prioritas seperti penataan batas desa, pembangunan posyandu, fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), dan program lain sesuai surat edaran Gubernur Kaltim. Namun, hingga pertengahan 2025, pencairan bantuan ini belum terealisasi karena kendala administratif, termasuk ketidakyakinan beberapa desa terkait kepastian alokasi dan penggunaan dana. “Ada desa yang belum menganggarkan, ada pula yang sudah tapi penggunaannya belum sesuai. Monev ini membantu memperjelas arah penggunaan dana,” terangnya.
Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menjawab keraguan desa mengenai teknis penggunaan Bankeu 2025. “Banyak desa bertanya apakah dana ini boleh digunakan untuk kebutuhan tertentu. Sekarang, mereka sudah paham dan tidak perlu ragu lagi,” kata Poino. Ia menambahkan bahwa desa yang belum menyusun Rencana Anggaran Biaya Desa (RABDes) diminta segera melakukannya agar pencairan dana dapat dipercepat.
Poino mendorong desa untuk segera mengajukan penyaluran dana dengan memastikan penggunaan sesuai regulasi. “Segera susun RABDes dan ajukan pencairan, asalkan tetap sesuai dengan ketentuan gubernur,” tuturnya. Dengan asistensi ini, DPMD Kukar optimistis Bankeu 2025 akan tersalur secara tepat sasaran, mendukung pembangunan desa yang lebih terarah dan berdampak nyata di Tenggarong dan seluruh Kukar.
