TENGGARONG – Bayangkan desa di pinggiran Mahakam yang tak lagi khawatir soal stok beras mahal atau langka—karena warganya sendiri yang kelola pasokan pangan dari hulu ke hilir! Pemerintah Desa Kota Bangun II, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), ambil langkah berani dengan tetapkan koperasi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga inti pengelolaan kebutuhan pangan. Kebijakan ini gaspol mulai 2026, kuatkan ketahanan pangan lokal sekaligus jaga harga stabil, terutama beras yang jadi andalan meja makan warga.
Joko Purnomo, Kepala Desa Kota Bangun II, dengan nada penuh keyakinan ungkapkan bahwa inisiatif ini lahir dari keinginan tegas warga agar beras mudah dijangkau tanpa naik-turun harga gila-gilaan. Ia tekankan, Pangan Desa Kota Bangun II tak sekadar stok barang, tapi sistem kolektif yang libatkan semua pihak untuk manfaat maksimal.
“Dengan koperasi dan BUMDes pegang kendali Pangan Desa Kota Bangun II, pasokan beras terjamin merata dan harga terkendali—warga belanja dekat rumah, petani untung langsung,” serunya saat rapat desa pada Sabtu, 18 Oktober 2025. Oleh karena itu, perputaran uang tetap muter di desa, kuatkan daya saing ekonomi lokal tanpa bocor ke luar.
Lebih lanjut, Joko jelaskan peran ganda lembaga ini: koperasi fasilitasi sarana pertanian seperti pupuk dan bibit agar petani mudah produksi, sementara BUMDes jadi penampung dan penyalur panen untuk kepastian pasar. “BUMDes kami arahkan jadi jembatan panen warga—petani tak lagi cemas jual hasil, distribusi lancar ke tangan konsumen,” tambahnya. Dengan begitu, Pangan Desa Kota Bangun II tak hanya soal ketersediaan, tapi harmoni produksi, distribusi, dan harga—selaras program nasional seperti Inpres No. 9 Tahun 2025 soal Ketahanan Pangan Desa dan Koperasi Merah Putih, yang dorong swasembada hingga tingkat RT.
Joko yakin, kolaborasi koperasi-petani-BUMDes bakal lahirkan kemandirian ekonomi desa yang kokoh. “Ini lebih dari pangan; Pangan Desa Kota Bangun II jadi pondasi desa mandiri, di mana semua saling kuatkan—petani produksi, lembaga salurkan, warga nikmati,” tandasnya. Inisiatif ini mirip bimtek ketahanan pangan yang digelar Pemkab Kukar akhir Oktober lalu, di mana koperasi Merah Putih jadi kunci sinergi BUMDes untuk pemerataan ekonomi berbasis desa.
Arianto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, beri acungan jempol atas model ini. Ia nilai langkah Desa Kota Bangun II selaras penguatan ekonomi potensi lokal, seperti yang didorong DPRD Kukar untuk sejahterakan petani dan jaga stok pangan.
“Kebijakan Pangan Desa Kota Bangun II tunjukkan desa mandiri kelola kebutuhan sendiri. Saat koperasi dan BUMDes gerak bareng, ekonomi akar rumput mekar—kami dampingi supaya konsisten dan beri manfaat riil,” ujar Arianto. Ia tambahkan, model ini bisa jadi blueprint desa lain, terutama di tengah 18 desa rawan pangan Kukar seperti Muara Wis yang butuh inovasi serupa untuk tekan krisis.
