Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bergerak cepat mengatasi mandeknya sejumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Dengan semangat DPMD Kukar Turun Gunung, tim DPMD terjun langsung ke lapangan untuk memastikan BKAD berfungsi optimal sebagai motor penggerak pembangunan berbasis sinergi antar desa.
Kepala Bidang Kerjasama Desa DPMD Kukar, Dedy Suryanto, menjelaskan bahwa sejumlah BKAD sempat vakum karena kendala seperti ketiadaan Surat Keputusan (SK) dan minimnya pemahaman tentang peran strategis BKAD. āKami langsung bertindak begitu mendapati BKAD yang tidak aktif. DPMD Kukar Turun Gunung untuk mengidentifikasi masalah dan membantu mencari solusi,ā ujarnya dengan tegas pada Jumat (2/5/2025).
Dedy menyoroti bahwa banyak BKAD kehilangan momentum setelah pembentukan awal yang penuh antusiasme. Padahal, BKAD memiliki peran krusial dalam menyatukan program lintas desa untuk mempercepat pembangunan. āKami ingin BKAD tidak sekadar nama di atas kertas. Harus ada kerja sama nyata yang menghasilkan manfaat bagi masyarakat,ā tegasnya.
Untuk mengatasi kendala tersebut, DPMD Kukar Turun Gunung dengan menggelar pembinaan rutin bagi perangkat desa dan kecamatan. Tak hanya itu, DPMD juga memberikan pendampingan administratif, seperti membantu penyusunan SK bagi BKAD yang belum memilikinya. āBanyak masalah hanya soal koordinasi yang tersendat. Kami hadir untuk memfasilitasi dan menyambungkan komunikasi antar desa,ā ungkap Dedy dengan penuh semangat.
Selain dukungan teknis, kunjungan lapangan menjadi ajang untuk memperkuat komitmen para pemangku kebijakan. DPMD mendorong desa-desa agar lebih proaktif menggerakkan BKAD. āKami tidak ingin potensi kerja sama ini sia-sia. BKAD harus menjadi kekuatan nyata dalam mendorong pembangunan kolaboratif,ā tambahnya.
Ke depan, DPMD Kukar menargetkan seluruh BKAD yang telah terbentuk dapat berjalan serentak, menghasilkan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan langkah konkret ini, DPMD Kukar optimistis dapat mewujudkan pembangunan desa yang lebih cepat, inklusif, dan berkelanjutan.
