Samarinda– DPRD Samarinda menilai persoalan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tidak hanya disebabkan faktor teknis penerimaan siswa, tetapi juga dipicu ketimpangan kualitas sekolah dan masih kuatnya pola pikir masyarakat terhadap sekolah favorit.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan aturan dan petunjuk teknis penerimaan siswa sebenarnya sudah disusun dengan jelas. Namun di lapangan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme tersebut secara menyeluruh.
“Juknisnya sebenarnya sudah jelas, termasuk soal daya tampung. Tapi pemahaman masyarakat terhadap aturan itu masih belum merata,” katanya, Rabu (28/5/2026).
Ia menyebut persoalan penerimaan siswa baru hampir selalu menjadi keluhan warga saat agenda reses DPRD berlangsung.
Menurutnya, banyak orang tua tetap memaksakan anak masuk ke sekolah tertentu meski terkendala zonasi maupun keterbatasan kuota penerimaan.
“Ada warga yang rumahnya dekat sekolah tetapi anaknya tidak diterima, sementara siswa dari wilayah lain justru masuk. Hal seperti itu yang sering dipersoalkan masyarakat,” ujarnya.
Sri Puji menilai kondisi tersebut menunjukkan kualitas dan distribusi sekolah di Samarinda masih belum seimbang. Sejumlah kawasan disebut belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai sehingga pilihan masyarakat menjadi terbatas.
Meski begitu, ia mengatakan penambahan sekolah negeri tidak bisa dijadikan satu-satunya jalan keluar karena pemerintah juga perlu menjaga keberlangsungan sekolah swasta.
“Kita juga tidak ingin sekolah swasta kehilangan murid karena masyarakat hanya fokus mengejar sekolah negeri,” katanya.
DPRD Samarinda sebelumnya telah mengusulkan skema subsidi silang bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri agar tetap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta dengan bantuan biaya dari pemerintah daerah.
Sri Puji mengatakan sebagian besar siswa yang gagal masuk sekolah negeri berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
“Banyak anak akhirnya tidak melanjutkan sekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya sekolah swasta,” ucapnya.
Namun hingga kini, usulan subsidi tersebut belum berjalan. Ia menyebut keterbatasan anggaran daerah masih menjadi kendala utama.
Selain itu, Sri Puji juga mengakui masyarakat masih menaruh curiga terhadap praktik jalur titipan dalam proses penerimaan siswa baru.
Menurut dia, persoalan tersebut akan terus muncul selama anggapan soal sekolah favorit masih melekat kuat di tengah masyarakat.
Karena itu, DPRD Samarinda meminta pemerintah memperluas sosialisasi terkait mekanisme SPMB hingga ke tingkat RT dan lingkungan masyarakat agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun.
“Masih ada orang tua yang memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu, bahkan sampai rela mengeluarkan biaya tambahan,” tutupnya. (EFS/ADV)
