Samarinda- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diminta tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi warga kecil di daerah.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, mengatakan program yang dijalankan pemerintah pusat tersebut sejak awal dirancang memiliki dampak langsung terhadap perputaran ekonomi masyarakat.
Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto menginginkan anggaran MBG ikut dirasakan manfaatnya oleh petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM lokal.
“Pemerintah memang mengarahkan supaya produk dari UMKM, petani, peternak, dan nelayan kecil bisa masuk dalam rantai pasok MBG,” katanya.
Ia menjelaskan keberadaan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah seharusnya mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.
Karena itu, SPPG diminta tidak hanya menjalankan fungsi penyedia makanan, tetapi juga ikut membina pelaku usaha kecil agar mampu memenuhi kebutuhan program tersebut.
“Kalau kualitas atau kuantitas produk belum sesuai, seharusnya dibina dan diarahkan, bukan langsung ditolak,” ujarnya.
Sani menegaskan pelibatan usaha lokal dalam program MBG sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.
Ia menyebut regulasi tersebut mengamanatkan penggunaan produk dalam negeri serta keterlibatan usaha mikro, koperasi, dan BUMDes dalam pelaksanaan program MBG.
Menurut politikus PKS itu, tujuan pemerataan ekonomi akan sulit tercapai apabila distribusi kebutuhan pangan dalam program tersebut hanya dikuasai pelaku usaha besar.
“Program ini bukan sekadar makan gratis, tetapi bagaimana anggaran negara bisa ikut berputar di masyarakat kecil,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi II DPRD Samarinda yang membidangi ekonomi dan keuangan, Sani memastikan pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di Samarinda agar tetap berpihak pada ekonomi kerakyatan.
