Samarinda: ā Komisi III DPRD Kota Samarinda menyoroti lemahnya dukungan pemerintah terhadap program Kelurahan Tanggap Bencana. Minimnya fasilitas, pelatihan, dan perlengkapan dasar dinilai membahayakan keselamatan relawan maupun warga saat bencana terjadi.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, M. Andriansyah, menegaskan bahwa relawan Tanggap Bencana seharusnya menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana di tingkat kelurahan. Namun hingga pertengahan 2025, dukungan yang diberikan masih jauh dari memadai.
āPemerintah tidak cukup hanya memberikan SK. Relawan Tanggap Bencana perlu pengakuan dan dukungan nyata, mulai dari pelatihan rutin hingga penyediaan alat dasar evakuasi seperti rompi, helm, hingga senso,ā ujarnya (30/6/2025).
Ia menyayangkan masih banyak relawan yang turun ke lapangan tanpa perlengkapan standar. Kondisi ini justru membuat mereka rentan celaka, padahal tugas mereka sangat vital, terutama saat terjadi banjir, longsor, atau kebakaran di kawasan permukiman.
Lebih dari sekadar aspek teknis, DPRD juga menekankan pentingnya membangun budaya siaga bencana. Edukasi kebencanaan perlu diperkuat sejak dini melalui program kelurahan, kegiatan PKK, dan kurikulum sekolah.
āKami mendorong edukasi kebencanaan masuk dalam program kelurahan, PKK, dan sekolah. Kesadaran keluarga menjadi kunci menghadapi situasi darurat,ā imbuhnya.
Andriansyah menekankan bahwa masyarakat tangguh bencana tidak bisa dibentuk secara instan. Diperlukan proses edukasi yang berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor, agar kesiapsiagaan benar-benar tertanam di tingkat komunitas.
Ia juga mengingatkan agar Pemerintah Kota tidak menjadikan program Tanggap Bencana sekadar kegiatan seremonial tahunan. Sebaliknya, program ini harus dijadikan prioritas dalam kebijakan publik yang berkelanjutan.
āDPRD mendorong agar ada evaluasi menyeluruh terkait kesiapan infrastruktur dan sistem mitigasi bencana di tiap kelurahan. Jangan tunggu bencana terjadi baru bertindak,ā tegasnya.
DPRD Samarinda berkomitmen untuk terus mengawal penguatan program penanggulangan bencana agar menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Ke depan, lembaga legislatif ini juga akan mendorong perkuatan regulasi dan alokasi anggaran guna memastikan relawan Tanggap Bencana bekerja secara aman, layak, dan profesional.(Adv)
