Samarinda – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Samarinda menyoroti maraknya juru parkir liar (jukir liar) yang ditengarai menjadi salah satu penyebab kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor parkir.
Anggota Pansus LKPJ DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan keprihatinannya terhadap masih banyaknya ruas jalan di Samarinda yang dikuasai oleh jukir liar.
Ia bahkan menemukan jukir yang menggunakan rompi Dishub Samarinda, namun tidak diketahui apakah mereka terlatih atau memiliki wewenang resmi.
“Ya kita mendesak Dishub Samarinda untuk meningkatkan pengawasan terhadap jukir di jalan umum guna mencegah kebocoran PAD,” ungkapnya (17/4/2024).
Lebih lanjut, Deni menjelaskan bahwa banyak kegiatan jukir liar yang melibatkan pihak ketiga tanpa koordinasi dengan Pemkot Samarinda, seperti pengelolaan parkir di mal dan rumah sakit tanpa izin yang sah. Hal ini dikhawatirkan menjadi celah bagi kebocoran PAD.
“Kita berharap dengan tindakan tegas dari Dishub dan kerja sama antar OPD, kebocoran PAD di Kota Samarinda dapat dihentikan,” pintanya.
Untuk itu, Deni meminta Dishub Samarinda untuk melakukan penertiban tegas terhadap jukir liar dan memastikan semua pengelolaan parkir memiliki izin resmi.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antar OPD terkait untuk memastikan standar pengelolaan parkir yang baik dan mencegah kebocoran PAD.
“Artinya langkah-langkah ini perlu segera diimplementasikan untuk menjaga tata kelola parkir yang lebih baik di Kota Samarinda,” tandasnya.
Pansus LKPJ DPRD Samarinda berharap dengan langkah tegas dari Dishub dan kerja sama antar OPD, kebocoran PAD di Kota Samarinda dapat dihentikan dan PAD sektor parkir dapat dioptimalkan. (Adv/DPRD Kota Samarinda)
