Samarinda — Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Saputra, menyoroti meningkatnya aduan masyarakat terkait pola penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda.
Sejumlah video yang beredar di media sosial memperlihatkan tindakan petugas yang dinilai tidak humanis sehingga memicu reaksi keras dari publik.
Samri mengatakan, Komisi I menerima banyak keluhan dalam beberapa pekan terakhir, terutama dari pedagang kecil yang merasa dirugikan saat proses penertiban berlangsung. Meski demikian, ia menegaskan bahwa DPRD tetap mendukung penegakan peraturan daerah selama dilakukan dengan prosedur yang tepat.
“Pertama, kami apresiasi terhadap kinerja Satpol PP. Tapi perlu kita koreksi cara-caranya yang dianggap sebagian masyarakat kurang humanis. Ini yang membuat viral,” kata Samri.
Salah satu keluhan yang menjadi perhatian adalah rusaknya barang dagangan milik pedagang kecil saat dilakukan penyitaan. Menurut Samri, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat yang menggantungkan hidup pada usaha kecil.
“Jangan sampai alat-alat jualannya dirusak. Ini masyarakat kita. Mereka mencari untuk bertahan hidup, bukan untuk jadi orang kaya,” tegasnya.
Samri meminta Satpol PP memperbaiki pola pendekatan di lapangan, terutama ketika berhadapan dengan pedagang kecil yang rentan secara ekonomi. Ia menegaskan bahwa ketegasan tetap diperlukan, namun harus dibarengi dengan sikap humanis.
“Tegas kami dukung. Tapi caranya perlu dievaluasi. Ini banyak masuk ke Komisi I,” ujarnya.
Terkait isu tebang pilih dalam penegakan aturan, Samri menyebut persoalan tersebut sering bergantung pada oknum petugas di lapangan. Ia menegaskan bahwa perlakuan yang berbeda terhadap pelanggar pada kondisi serupa harus menjadi bahan evaluasi.
“Terkait tebang pilih, kita kembali kepada oknumnya. Kalau sama-sama melanggar tapi hanya satu yang ditindak, ini jadi catatan bagi kita,” tegasnya.
Samri memastikan Komisi I akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap Satpol PP agar pelaksanaan tugas penegakan perda tetap berjalan adil dan tidak merugikan masyarakat.(ADV)
