Samarinda – Gelombang kritik terhadap kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji terus menguat setelah genap satu tahun masa jabatan keduanya di Kalimantan Timur.
Sekretaris PENA Kalimantan Timur, Alfons, menilai bahwa selama satu tahun terakhir belum terlihat capaian kerja yang signifikan dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menyebut, harapan publik terhadap percepatan pembangunan dan perubahan belum terjawab secara konkret.
“Sudah satu tahun berjalan, namun masyarakat belum merasakan perubahan yang berarti. Tidak ada terobosan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar rakyat,” ujar Alfons.
Menurutnya, berbagai program pemerintah provinsi belum menunjukkan progres yang jelas, baik dari sisi implementasi maupun dampaknya di lapangan, terutama pada sektor ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Alfons juga menyoroti arah kebijakan anggaran yang dinilai belum berpihak pada kepentingan publik. Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran seharusnya difokuskan pada sektor prioritas seperti layanan kesehatan, pendidikan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
“Salah satu contoh nyata adalah kebijakan renovasi rumah jabatan dengan nilai mencapai Rp25 miliar. Di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi, kebijakan ini menunjukkan ketidakpekaan pemerintah terhadap kondisi riil rakyat,” tegasnya.
Selain itu, ia mengkritik kebijakan pemerintah provinsi yang disebut telah mengalihkan atau mengurangi jaminan kesehatan masyarakat di tingkat kabupaten/kota. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian akses layanan kesehatan, khususnya bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
“Jaminan kesehatan adalah kebutuhan dasar. Ketika itu justru dikurangi tanpa kejelasan, maka yang terdampak langsung adalah masyarakat kecil,” tambahnya.
Lebih lanjut, Alfons menilai pola komunikasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum mencerminkan keterbukaan terhadap kritik publik. Ia menegaskan bahwa kritik dari masyarakat merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi.
Terkait rencana aksi yang akan dilakukan sejumlah elemen masyarakat, ia menyebut hal tersebut sebagai bentuk akumulasi kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
“Aksi ini adalah ekspresi kekecewaan yang sudah lama terpendam. Pemerintah harus melihatnya sebagai alarm serius, bukan ancaman,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Alfons mendorong pemerintah provinsi untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan selama satu tahun terakhir, serta menyusun langkah konkret yang lebih berpihak kepada masyarakat.
“Momentum satu tahun ini harus menjadi bahan evaluasi. Pemerintah perlu berbenah dan memastikan setiap anggaran benar-benar untuk kepentingan rakyat,” tutupnya.
