Samarinda– Terowongan Samarinda yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dan Jalan Kakap belum juga dioperasikan meski fisik proyek sepanjang sekitar 400 meter itu telah selesai dibangun.
Kondisi ini membuat DPRD Samarinda mendesak pemerintah kota segera menuntaskan seluruh proses perizinan agar fasilitas publik tersebut bisa segera digunakan masyarakat.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan keterlambatan operasional ini tidak boleh terus berlarut karena kebutuhan mobilitas warga sudah sangat tinggi terhadap infrastruktur tersebut.
“Harapannya fasilitas terowongan Samarinda ini bisa segera dimanfaatkan masyarakat,” kata Helmi, Kamis (29/5/2026).
Meski mendorong percepatan pembukaan, Helmi menegaskan aspek teknis dan keselamatan tetap harus menjadi syarat utama sebelum terowongan dioperasikan.
Ia menyebut pemerintah perlu memastikan kelayakan konstruksi, standar keamanan, serta seluruh perizinan operasional benar-benar lengkap.
“Semua harus sesuai spesifikasi dan aturan. Ini menyangkut keselamatan pengguna,” ujarnya.
Selain terowongan, Helmi juga menyoroti lambatnya pembukaan penuh Teras Samarinda Tahap II yang dinilai belum optimal dimanfaatkan.
Kawasan yang membentang dari depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur hingga Jalan Yos Sudarso itu, menurutnya, perlu penanganan serius terutama pada aspek keamanan di area tepian Sungai Mahakam.
Ia meminta pemerintah memastikan seluruh prosedur pembangunan dan standar keselamatan benar-benar dipenuhi sebelum kawasan dibuka untuk publik.
“Kita ingin semua sesuai prosedur dan kualitasnya terjamin,” katanya.
Helmi juga menyinggung pengelolaan Teras Samarinda oleh Perumda Varia Niaga yang disebut baru menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp500 juta pada 2025.
Ia menilai angka tersebut masih belum mencerminkan potensi besar kawasan tersebut sebagai ikon baru kota.
DPRD meminta pengelola melakukan pembenahan agar kawasan itu tidak hanya berfungsi sebagai ruang publik, tetapi juga memberi dampak ekonomi yang lebih kuat bagi daerah.
“Kalau dikelola serius, dampaknya bisa jauh lebih besar untuk investasi dan ekonomi kota,” tegas Helmi. (EFS/ADV).
