BONTANG – Peran DPRD Bontang kembali ditegaskan dalam rencana penambahan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui APBD Perubahan 2026. Anggota Komisi C DPRD Bontang, Sem Nalpa Mario Guling, memastikan bahwa setiap kebijakan penambahan unit tidak bisa diputuskan sepihak tanpa melalui pembahasan bersama legislatif.
Sem menegaskan, DPRD memiliki fungsi penting dalam mengawal sekaligus menentukan arah kebijakan anggaran daerah. Termasuk dalam program RTLH yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa dukungan DPRD terhadap program tersebut tetap ada, namun harus dibarengi dengan kajian yang matang. Terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah serta skala prioritas pembangunan.
“Prinsipnya kami mendukung, tapi tetap harus dibahas dan disesuaikan dengan kekuatan anggaran,” ujarnya Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, rencana penambahan sekitar 10 unit RTLH dengan total anggaran Rp500 juta perlu dicermati secara detail. DPRD ingin memastikan bahwa alokasi tersebut tidak mengganggu program lain yang juga menjadi prioritas pemerintah daerah.
Selain itu, Sem juga menyoroti pentingnya ketepatan sasaran penerima bantuan. Ia menilai, validasi data harus dilakukan secara ketat agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
DPRD, kata dia, tidak ingin program yang sejatinya baik justru menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat akibat distribusi yang tidak tepat.
Ia menjelaskan bahwa saat ini nilai bantuan RTLH sebesar Rp50 juta per unit sudah cukup membantu masyarakat dalam memperbaiki kondisi rumah mereka. Namun, jumlah unit yang akan ditambah tetap harus realistis sesuai kemampuan fiskal.
“Dengan posisi tersebut, kami memastikan akan tetap menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan anggaran, sekaligus menjamin program RTLH berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan di Kota Bontang,” pungkasnya. (ADV/Mrh)
