Samarinda– DPRD Samarinda meminta pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bergantung pada supplier besar maupun produk pabrikan.
Program nasional tersebut diminta benar-benar melibatkan pelaku usaha kecil dan masyarakat lokal.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, mengatakan pelaksanaan program MBG sejak awal dirancang untuk ikut menggerakkan ekonomi kerakyatan, bukan hanya berfokus pada distribusi makanan.
Menurut dia, arahan Presiden terkait pelibatan UMKM dalam rantai pasok MBG sudah sangat jelas.
“Kalau masih ada dapur MBG yang lebih banyak menggunakan supplier besar atau produk pabrikan, itu harus menjadi perhatian. Presiden sudah menegaskan UMKM harus diprioritaskan,” katanya.
Sani menilai petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM lokal tidak boleh kehilangan akses hanya karena alasan distribusi maupun efisiensi pasokan barang.
Ia menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) juga telah mengarahkan agar seluruh dapur MBG membuka ruang bagi produk-produk lokal.
“SPPG tidak boleh menolak hasil pertanian, peternakan, perikanan, maupun produk UMKM yang dibawa masyarakat kecil,” ujarnya.
Politikus PKS itu menegaskan program MBG akan kehilangan tujuan utamanya apabila rantai distribusi justru dikuasai perusahaan besar.
Menurutnya, keberadaan dapur MBG seharusnya menjadi penggerak ekonomi masyarakat bawah sekaligus membuka peluang usaha bagi warga lokal.
“Petani, nelayan, peternak, dan UMKM itu harus dibina supaya bisa menjadi pemasok tetap dapur MBG,” katanya.
Sani juga mengingatkan keterlibatan usaha lokal dalam program MBG telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.
Ia menjelaskan Pasal 38 ayat 1 dalam aturan tersebut menegaskan penyelenggaraan MBG wajib memprioritaskan produk dalam negeri serta melibatkan usaha mikro, usaha kecil, koperasi, hingga BUMDes.
DPRD Samarinda, lanjut dia, akan ikut mengawasi pelaksanaan program MBG di daerah agar tidak melenceng dari tujuan awal pembentukannya.
“Jangan sampai program ini hanya menguntungkan supplier besar sementara UMKM lokal tersisih,” tegasnya.(ADV/EFS)
