Efisiensi Anggaran Tekan Belanja Daerah, Perjalanan Dinas DPRD Samarinda Ikut Dipangkas

Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari

Samarinda– Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat semakin dirasakan langsung oleh daerah, termasuk di Kota Samarinda.

Akibatnya beberapa anggaran belanja pemerintah bahkan kegiatan kedewanan terpaksa harus disesuaikan mengikuti kondisi fiskal yang lebih ketat.

Bacaan Lainnya

Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, mengatakan salah satu komponen yang terdampak adalah perjalanan dinas serta sejumlah kegiatan operasional lainnya di lingkungan pemerintah daerah.

“Memang ada beberapa penyesuaian. Perjalanan dinas termasuk yang paling terasa dampaknya, begitu juga kegiatan operasional lainnya,” kata Celni, Selasa (2/6/2026).

Ia menyebut pengurangan tersebut terjadi seiring berkurangnya alokasi dana dari pemerintah pusat, sehingga daerah harus menata ulang prioritas belanja.

Di sisi lain, kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan, namun ruang fiskal daerah menjadi lebih terbatas.

Celni menilai pemerintah daerah kini harus lebih ketat dalam menentukan program yang benar-benar mendesak untuk dijalankan, sementara kegiatan yang kurang prioritas perlu ditunda atau dikurangi.

Meski begitu, ia menyebut kondisi Samarinda masih terbantu oleh meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, penguatan PAD menjadi faktor penting agar program prioritas tetap bisa berjalan di tengah tekanan anggaran.

“PAD Samarinda syukurnya masih terus meningkat, ini cukup membantu menjaga program prioritas tetap jalan,” ujarnya.

Ia menambahkan, daerah yang memiliki basis PAD kuat cenderung lebih tahan menghadapi tekanan fiskal dibanding daerah yang sangat bergantung pada transfer pusat.

Selain menjaga keberlanjutan pembangunan, kondisi ini juga memungkinkan sebagian usulan masyarakat tetap diakomodasi melalui pokok-pokok pikiran anggota dewan.

Celni menegaskan efisiensi anggaran harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola belanja agar lebih tepat sasaran.

“Yang penting pelayanan publik tetap berjalan dan pembangunan tidak kehilangan arah meskipun anggaran diperketat,” tegasnya. (EFS/ADV).

Pos terkait