SAMARINDA– Data lintas organisasi perangkat daerah (OPD) mencatat sekitar 6.000 anak di Kota Samarinda belum bersekolah maupun putus sekolah.
Komisi IV DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah segera memvalidasi data tersebut agar penanganan yang dilakukan tepat sasaran.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan angka tersebut merupakan hasil pendataan yang dilakukan DP2PA bersama sejumlah OPD. Data itu mencakup anak-anak dari jenjang SD, SMP hingga SMA.
Meski demikian, Novan menilai data tersebut belum bisa dijadikan acuan akhir.
“Pemerintah masih perlu melakukan verifikasi langsung untuk memastikan kondisi setiap anak yang masuk dalam pendataan,” tegasnya (12/6/2026).
Ia mengatakan proses validasi belum dapat berjalan optimal karena OPD terkait terkendala anggaran.
Akibatnya, pendataan ulang terhadap anak-anak yang masuk kategori belum sekolah maupun putus sekolah belum bisa dilakukan.
Kondisi itu, lanjut Novan, berpotensi memengaruhi ketepatan program penanganan. Sebab, pemerintah memerlukan data terbaru untuk mengetahui apakah anak-anak yang terdata masih berada di luar bangku sekolah atau sudah kembali melanjutkan pendidikan.
Karena itu, Komisi IV DPRD Samarinda mendorong pemerintah kota memberikan dukungan anggaran kepada OPD terkait agar proses pendataan dapat diselesaikan.
“Karena kan validasi menjadi langkah awal sebelum pemerintah menyusun kebijakan maupun program intervensi,” katanya.
Menurut Novan, persoalan anak putus sekolah tidak cukup diselesaikan melalui pendataan administrasi.
Pemerintah juga perlu mengetahui penyebab setiap kasus agar penanganan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak.
Komisi IV, kata dia, akan terus mengawal persoalan tersebut melalui pembahasan anggaran agar OPD memiliki ruang untuk menjalankan tugasnya secara maksimal.
“Dari data yang dihimpun lintas OPD itu kurang lebih ada 6.000 anak. Saya juga kaget. Tapi mereka belum bisa melakukan skrining ulang karena tidak ada anggaran. Nah, itu yang harus dipastikan. Makanya kami berharap dukungan anggaran bisa diberikan supaya OPD dapat bergerak maksimal,” demikian Novan.(adv)
