Samarinda – Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu buka suara terkait daerah di Kaltim yang masih belum merasakan aliran listrik. Pemerintah yang bertanggungjawab atas perihal ini, ia minta untuk berdiskusi dengan PLN.
Demmu membeberkan bahwa daerah di Kaltim tidak menikmati aliran listrik, menurutnya hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kehidupan masyarakatnya.
“Kukar itu masih banyak desa-desa yang tidak menikmati listrik,” sebut Baharuddin Demmu, Rabu (8/11/2023)
Seharusnya Pemerintah mengadakan diskusi terlebih dahulu untuk menghasilkan solusi yang akan dilakukan dalam mengatasi perihal ini.
“Sebenarnya ini, pemerintah kita sudah ingatkan untuk memanggil direktur PLN untuk berdiskusi,” harapnya.
Ketika pembangkit listrik didirikan secara komunal, Baharuddin Demmu anggap bahwa ada yang mengelola PLTS tersebut seperti Pemerintah, sehingga ketika ada yang bermasalah dapat diperbaiki segera.
“kalau PLN-nya tidak bisa masuk (daerah), maka solusinya adalah bikinlah pembangkit listrik PLTS-PLTS yang komunal, jangan tersebar,” jelasnya.
Dirinya berharap Pemerintah memperjuangkan aliran listrik di daerah Kaltim berhubung dengan kenaikan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara (TPP ASN).
“Harusnya dengan naiknya TPP, ini kerjanya. Jangan TPP naik tapi tidak ada kerja,” pungkasnya. (Adv/Kurniawan/DPRD Kaltim)
