Samarindaā Keakuratan data pendidikan di Kota Samarinda tengah menjadi sorotan tajam. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengungkapkan banyak sekolah sengaja memasukkan data yang tidak sesuai ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) demi mengejar akreditasi tinggi. Akibatnya, distribusi bantuan pendidikan dari pemerintah pusat menjadi tidak tepat sasaran.
āBanyak sekolah mengejar akreditasi A dengan cara keliru. Mereka melaporkan data seolah-olah ideal, padahal faktanya ruang kelas rusak, fasilitas terbatas, dan kekurangan guru,ā ungkap Ismail (29/6/2025).
Ia menilai, data yang dimanipulasi membuat sekolah-sekolah tersebut tidak lagi dianggap prioritas dalam menerima bantuan, karena secara administratif terlihat sudah memenuhi standar.
Padahal, Dapodik merupakan sistem resmi yang digunakan Kementerian Pendidikan untuk menetapkan kebijakan nasional, termasuk alokasi anggaran, penempatan guru, hingga pembangunan infrastruktur pendidikan.
āKalau data yang masuk sudah salah, maka kebijakan pasti juga meleset. Ini bukan cuma soal administratif, ini menyangkut hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak,ā tegasnya.
Ismail mendorong Dinas Pendidikan Kota Samarinda untuk memperketat pengawasan terhadap data yang diinput sekolah. Ia menyarankan agar dilakukan verifikasi rutin dan audit mendadak, terutama di sekolah-sekolah yang berada di pinggiran kota dan kawasan pelosok.
Ia juga menyoroti lemahnya kapasitas operator sekolah yang bertugas menginput data Dapodik. Banyak di antara mereka bekerja di bawah tekanan atau belum memahami pentingnya keakuratan data.
āKadang bukan kepala sekolah yang input, tapi operator. Kalau operator tidak paham atau ditekan untuk mempercantik data, manipulasi pasti terjadi,ā jelasnya.
Karena itu, ia menekankan perlunya pelatihan teknis dan pendampingan yang berkelanjutan bagi operator sekolah, agar proses penginputan data berjalan transparan dan akurat.
āAkreditasi memang penting, tapi jangan sampai jadi alasan menutupi kondisi sebenarnya. Yang lebih penting adalah pemerataan pelayanan pendidikan yang dimulai dari kejujuran data,ā pungkas Ismail.(Adv)