SAMARINDA– Warga kurang mampu di Samarinda harus menunggu kembali layanan keluarga berencana (KB) gratis setelah program yang sebelumnya difasilitasi Pemerintah Kota Samarinda berhenti sementara pada 2026.
Penghentian layanan itu terjadi setelah anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Samarinda terkena efisiensi. Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih, menyebut anggaran DP2KB kini tersisa sekitar Rp10 miliar.
“Setelah ada efisiensi anggaran, DP2KB tidak bisa lagi memberikan layanan KB gratis, padahal masih banyak masyarakat yang berminat,” kata Riska (18/8/2026).
Sebelumnya, program tersebut menggandeng sejumlah rumah sakit untuk memberikan pelayanan KB tanpa biaya bagi warga dengan keterbatasan ekonomi. Peserta dari wilayah yang jauh juga mendapat bantuan biaya perjalanan untuk mengakses layanan.
Riska mengatakan penghentian program cukup terasa bagi masyarakat yang selama ini membutuhkan layanan tersebut. Apalagi, KB bukan satu-satunya urusan yang ditangani DP2KB.
Instansi itu juga menjalankan pembinaan keluarga, Kampung Keluarga Berkualitas, Gerakan Orang Tua Asuh serta program percepatan penurunan stunting di Samarinda.
Untuk mempertahankan layanan KB gratis, DP2KB sebelumnya mencoba mencari dukungan dari pihak swasta melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, termasuk menggandeng organisasi profesi.
Namun, skema itu tidak bisa terus dijadikan sumber pembiayaan. Riska menyebut perusahaan juga memiliki banyak kebutuhan program CSR di sektor lain.
“Sepintar-pintarnya kepala dinas mencari solusi. Kalau terus-menerus mengandalkan CSR juga sulit. Semua OPD pasti sama-sama membutuhkan bantuan CSR,” ujarnya.
Karena itu, Komisi IV DPRD Samarinda berencana ikut menopang pembiayaan program tersebut melalui pokok-pokok pikiran dewan. Riska menyebut sekitar Rp1,5 miliar akan diarahkan untuk mendukung program di DP2KB.
“Sekitar Rp1,5 miliar untuk program di DP2KB saya titipkan,” demikian Riska.(adv)
