Kuota BBM Subsidi Dinilai Tak Seimbang dengan Jumlah Kendaraan, DPRD Samarinda Desak Pemerintah Bergerak

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar

SAMARINDA – Antrean kendaraan di sejumlah SPBU Samarinda menjadi perhatian Komisi III DPRD Samarinda. Pemerintah kota dan provinsi didesak lebih aktif memperjuangkan tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke pemerintah pusat agar pasokan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai kuota yang disetujui selama ini belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Kondisi tersebut dinilai turut memicu penumpukan kendaraan di SPBU.

Bacaan Lainnya

Deni mengatakan, pemerintah daerah perlu mempertanyakan alasan pengajuan kuota yang tidak disetujui secara penuh sekaligus kembali memperjuangkan tambahan pasokan.

“Ini yang saya minta kepada pemerintah kota dan provinsi untuk mempertanyakan dan memperjuangkan,” kata Deni (4/10/2026).

Ia mencontohkan, dari usulan kuota sebesar 1.000 kiloliter (KL), jumlah yang disetujui pemerintah pusat hanya 500 KL. Menurutnya, selisih tersebut cukup besar, terlebih jumlah kendaraan di Kalimantan Timur terus bertambah.

Deni menyebut jumlah kendaraan di Samarinda telah melampaui 800 ribu unit. Dengan kondisi itu, ketersediaan BBM subsidi perlu diperhitungkan secara cermat agar kebutuhan masyarakat tidak menimbulkan antrean berkepanjangan.

“Dengan kuota yang disetujui hanya setengah begitu, tentu tidak cukup dengan permintaan dan jumlah kendaraan yang ada di Kaltim,” ujarnya.

Di samping penambahan kuota, DPRD Samarinda juga menyoroti jam pelayanan SPBU yang rata-rata berakhir pukul 20.00 Wita. Ia meminta agar waktu pelayanan dapat diperpanjang sehingga masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk mengisi BBM.

Pengawasan penyaluran juga perlu diperkuat. Deni mendorong adanya tim pendamping Satgas di setiap SPBU untuk memastikan BBM subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak serta mencegah praktik pengetapan.

Menurutnya, penambahan pasokan dan pengawasan distribusi harus berjalan beriringan.

“Dengan begitu, upaya mengurangi antrean tidak hanya bergantung pada pengaturan kendaraan di SPBU, tetapi juga menyentuh persoalan ketersediaan dan ketepatan penyaluran BBM subsidi,” tutupnya.(adv)

Pos terkait