BONTANG – Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) agar lebih serius mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, khususnya dari sektor Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta pemanfaatan media videotron yang dimiliki pemerintah. Ia menilai, dua sektor ini masih menyimpan peluang besar yang belum digarap secara maksimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Permintaan tersebut disampaikan Rustam lantaran hingga saat ini sumber PAD yang dikelola DPM-PTSP masih tergolong terbatas. Menurutnya, kondisi ini membuat kontribusi instansi tersebut terhadap kas daerah belum signifikan, padahal secara kewenangan terdapat ruang yang bisa dimaksimalkan untuk menambah pemasukan.
“Di PTSP itu ada dua retribusi yang bisa mereka tarik. Pertama PBG, yang merupakan pengganti IMB, dan kedua pidetron atau videotron,” jelasnya, Rabu (6/5/2026).
Ia menekankan bahwa kedua sektor ini seharusnya tidak hanya dipandang sebagai sumber administratif, melainkan sebagai instrumen strategis dalam memperkuat struktur pendapatan daerah.
Lebih lanjut, Rustam secara khusus menyoroti pemanfaatan videotron milik pemerintah yang dinilai masih belum optimal. Ia melihat, fasilitas tersebut sejauh ini belum dikelola secara profesional sebagai aset penghasil pendapatan, melainkan lebih banyak digunakan secara terbatas untuk kepentingan informasi umum.
Saat ini, terdapat empat titik videotron yang tersebar di sejumlah lokasi strategis di Kota Bontang. Keempat titik tersebut berada di kawasan Jalan Selamat Datang, Simpang Empat Loktuan, depan kantor DPM-PTSP, serta Simpang Bontang Kuala. Lokasi-lokasi ini dinilai memiliki nilai komersial tinggi karena berada di jalur lalu lintas yang ramai dan menjadi pusat aktivitas masyarakat.
Menurut dia, keberadaan videotron tersebut dibangun dengan menggunakan anggaran daerah yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sudah sepatutnya fasilitas tersebut mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD, bukan sekadar menjadi pajangan infrastruktur tanpa nilai ekonomi yang jelas.
Ia pun mendorong agar DPM-PTSP mulai membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta, khususnya perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Bontang. Dengan menggandeng sektor industri, pemanfaatan videotron dapat diarahkan menjadi media promosi komersial yang menghasilkan pendapatan rutin bagi daerah.
“Salah satu saran kami, bagaimana bisa bermitra dengan Pupuk Kaltim dan korporasi lain, termasuk PT Badak, untuk memasang iklan di videotron,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi semacam ini akan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan pelaku industri.
Rustam menilai, langkah tersebut tidak hanya berpotensi meningkatkan PAD secara signifikan, tetapi juga dapat menjadi sarana penyebaran informasi publik yang lebih luas. Melalui videotron, perusahaan dapat menyampaikan berbagai informasi terkait produk, layanan, hingga program tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
Ia berharap, optimalisasi sektor PBG dan pemanfaatan videotron dapat segera direalisasikan sebagai strategi konkret dalam memperkuat pendapatan daerah. Di tengah keterbatasan sumber PAD yang ada, inovasi dan kemitraan dinilai menjadi kunci agar pemerintah daerah tidak bergantung pada sumber-sumber konvensional semata. (ADV/Mrh)
