BONTANG – Penolakan masyarakat terhadap kebijakan retribusi wisata Bontang Kuala menjadi perhatian Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. Ia menilai persoalan tersebut perlu segera dibahas agar tidak berdampak terhadap sektor pariwisata daerah.
Untuk itu, DPRD bersama Dispopar dan masyarakat akan menggelar pertemuan di Kantor Kelurahan Bontang Kuala (BK) pada Minggu siang sekitar pukul 13.00 Wita.
“Kita akan bahas nanti di pertemuan itu dan musyawarahkan jalan keluarnya bagaimana,” katanya, Minggu (10/5/2026).
Andi Faiz berharap seluruh pihak dapat menyampaikan pandangan masing-masing secara terbuka sehingga diperoleh solusi yang dapat diterima bersama.
Menurutnya, pengembangan wisata harus berjalan seiring dengan kenyamanan masyarakat dan pengunjung yang datang ke kawasan Bontang Kuala.
Polemik muncul setelah Pemkot Bontang memberlakukan tarif masuk kawasan pelataran wisata sebesar Rp5 ribu per orang melalui Dispopar.
Kebijakan itu mendapat penolakan dari Masyarakat Bontang Kuala Bersatu (MBKB) yang menilai aturan tersebut dapat mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung.
Mereka juga menolak penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar penerapan retribusi wisata tersebut. (ADV/Mrh)
