BONTANG – Kebijakan pungutan retribusi masuk kawasan wisata Bontang Kuala mulai menuai perhatian berbagai pihak. Sejumlah pelaku usaha mengaku khawatir penerapan tarif Rp5 ribu per pengunjung akan memengaruhi jumlah warga yang datang ke kawasan tersebut.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak kebijakan tersebut, khususnya terhadap pelaku UMKM yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas wisata dan kuliner di Bontang Kuala.
Menurutnya, kawasan Bontang Kuala selama ini hidup dari kunjungan masyarakat lokal yang datang untuk bersantai maupun menikmati sajian kuliner laut pada sore hingga malam hari. Karena itu, perubahan pola kunjungan akibat adanya pungutan dikhawatirkan berdampak langsung pada pendapatan pedagang.
Ia mengaku telah menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait kondisi tersebut. Bahkan, keluhan mulai ramai disampaikan warga melalui media sosial sejak simulasi retribusi diberlakukan.
“Banyak laporan yang masuk terkait penurunan pengunjung dan omzet pedagang,” ujarnya, Minggu (10/5/2026).
Andi Faizal bilang, evaluasi yang dilakukan pemerintah tidak cukup hanya melihat potensi pendapatan daerah, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil di kawasan wisata itu.
Menurutnya, apabila penerapan retribusi justru membuat aktivitas ekonomi warga menurun, maka kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali.
Di sisi lain, keresahan juga datang dari para pedagang dan warga setempat. Perwakilan warga Bontang Kuala, Sanusi, mengatakan para pelaku usaha mulai merasakan perubahan suasana sejak akses masuk kawasan dijaga.
Ia menyebut sejumlah pedagang khawatir masyarakat memilih tidak datang karena harus mengeluarkan biaya tambahan sebelum masuk kawasan wisata.
Pendapat serupa disampaikan Agung Nugraha. Menurutnya, pengembangan sektor wisata seharusnya tetap memberi kenyamanan bagi pengunjung sekaligus menjaga perputaran ekonomi masyarakat setempat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Bontang, Eko Mashudi, memastikan pemerintah akan terus memantau perkembangan selama masa evaluasi berlangsung.
Ia menegaskan dampak terhadap pelaku UMKM menjadi salah satu indikator utama sebelum kebijakan retribusi diputuskan untuk diterapkan secara penuh. (ADV/Mrh)
