Samarinda– Program beasiswa daerah bagi pelajar dan mahasiswa asal Samarinda hingga kini belum masuk dalam kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Kondisi itu mendapat kritik dari Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, yang menyebut bantuan pendidikan semestinya menjadi salah satu prioritas penganggaran daerah.
“Idealnya beasiswa itu harus ada. Paling tidak untuk mahasiswa kita yang berasal dari Samarinda yang memiliki prestasi,” kata Anhar (13/7/2026).
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, DPRD telah beberapa kali mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program beasiswa.
Namun, kewenangan menentukan kemampuan fiskal dan penyusunan APBD berada di pihak eksekutif.
“Kami kan sekadar mengusulkan, tetapi yang menghitung kemampuan keuangan daerah serta asumsi pendapatan kita dari tahun ke tahun itu adalah pihak eksekutif,” ujarnya.
Anhar mengatakan keberadaan beasiswa daerah penting sebagai bentuk investasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Apalagi Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki peran strategis di bidang pendidikan.
Ia memastikan usulan tersebut bukan hal baru di DPRD. Hanya saja, realisasinya bergantung pada kebijakan pemerintah dalam menetapkan program yang menjadi prioritas.
Saat ditanya mengenai komitmen PDI Perjuangan, Anhar mengatakan partainya telah menyiapkan konsep pembangunan di sektor pendidikan.
Namun, menurutnya, pelaksanaan program tersebut baru bisa dilakukan apabila PDI Perjuangan mendapat kepercayaan memimpin pemerintahan.
“Sebenarnya jangan tanya saya. Kalau saya wali kotanya, baru tanyakan itu dan saya pasti akan jawab serta eksekusi. Perlu saya sampaikan bahwa PDI Perjuangan ini belum berkuasa, belum pernah mendudukkan kader sebagai wali kota maupun gubernur di Kaltim ini,” katanya.
Ia menambahkan partainya telah memiliki cetak biru kebijakan, termasuk di bidang pendidikan.
“Kalau dibilang pro, kami sudah punya. Saya berkali-kali mengatakan bahwa kami sudah memiliki blueprint tentang itu semua. Namun syaratnya, jadikan dulu wali kota dari PDI Perjuangan,” ucapnya.
Menanggapi program beasiswa yang telah berjalan di Kabupaten Kutai Timur, Anhar menilai Samarinda juga perlu memiliki skema bantuan pendidikan sendiri.
Namun ia tidak ingin kebijakan yang dibuat hanya meniru daerah lain.
“Memang seharusnya ada. Namun saya tidak mau bicara atau meniru Kutim. Jangan sampai kita selalu menjadi plagiat, menjiplak ke sana kemari lalu dibanding-bandingkan. Samarinda ini harus memiliki karakter dan program kerja mandiri yang disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat kita sendiri,” tutup Anhar.(adv)
