SAMARINDA ā Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mempertanyakan efektivitas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengawasi konten media yang berpotensi memicu Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) terhadap anak. Dalam wawancara pada Jumat (16/5/2025), Sri Puji menyoroti lemahnya pengawasan terhadap iklan dan konten digital.
Ia menilai bahwa lembaga pengawas penyiaran ini belum optimal dalam menjalankan fungsinya. “Kita sudah punya KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), apa itu sudah bergerak? Iklan kita apakah sudah aman? Apakah gadget aman, tidak kan?” tanya Sri Puji retoris.
Sri Puji menekankan bahwa pengawasan KPI tidak boleh hanya terpusat di wilayah urban, tetapi harus menjangkau seluruh daerah. “Nah itu yang harus jalan dari KPI. Harus sampai ke pelosok, jangan hanya di pusat,” tegasnya. Menurutnya, perlindungan anak dari konten berbahaya harus merata di semua wilayah.
Ia juga menyoroti tantangan pengawasan di era digital yang semakin kompleks. Konten negatif dapat dengan mudah tersebar melalui berbagai platform online, sehingga pengawasan harus adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi.
Meski demikian, Sri Puji juga menekankan peran penting keluarga dalam mengantisipasi KBGO. Ia berpendapat bahwa kehadiran teknologi seperti televisi dan gadget di rumah bukanlah masalah utama, melainkan bagaimana cara mengelolanya. “Sebenarnya gak apa apa televisi dan gadget ada di rumah gadget, tapi bagaimana cara kita mengaturnya, mendisiplinkan anak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sri Puji menegaskan bahwa kedisiplinan dalam penggunaan teknologi bukan hanya tanggung jawab anak, tetapi juga orang dewasa. “Disiplin juga bukan hanya dari anak tapi kewajiban disiplin bagi orang tua dan orang dewasa,” pungkasnya.
Ia mengajak semua pihak, termasuk pemerintah, keluarga, dan masyarakat, untuk bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak dari kekerasan berbasis gender online. Dengan langkah bersama, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih terlindungi. (yg/adv)
