BONTANG – Kota Bontang kembali mempertahankan predikat sebagai daerah dengan pengelolaan bantuan keuangan partai politik terbaik di Kalimantan Timur. Capaian tersebut dinilai menjadi bukti bahwa tata kelola dana hibah parpol di daerah berjalan sesuai aturan dan mengedepankan prinsip akuntabilitas.
Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengatakan seluruh partai politik penerima bantuan keuangan telah memenuhi ketentuan yang berlaku dalam penggunaan maupun pelaporan anggaran. Menurutnya, kepatuhan itu menjadi indikator penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap partai politik.
Ia menyebut, capaian tersebut bukan kali pertama diraih Bontang. Dalam beberapa tahun terakhir, daerah ini dinilai konsisten mempertahankan kualitas pengelolaan dana hibah parpol dibanding daerah lain di Kalimantan Timur.
“Alhamdulillah, Bontang kembali menjadi yang terbaik. Biasanya di daerah lain masih ada partai yang belum sesuai, tetapi di Bontang semuanya sudah memenuhi ketentuan,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).
Andi Faiz menilai keberhasilan itu tidak lepas dari komitmen seluruh partai politik dalam menjalankan pengelolaan anggaran secara tertib dan transparan. Selain itu, pengawasan dari pemerintah daerah maupun lembaga pemeriksa dinilai turut mendorong terciptanya tata kelola yang lebih baik.
Menurutnya, dana bantuan partai politik harus dipandang sebagai amanah yang penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sebab, sumber anggaran tersebut berasal dari keuangan negara sehingga harus dikelola secara hati-hati dan sesuai aturan.
Ia juga menegaskan bahwa laporan penggunaan dana hibah bukan sekadar kewajiban administratif semata. Lebih dari itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran dinilai menjadi bagian penting dalam membangun citra partai politik yang akuntabel dan profesional di mata publik.
“Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Karena menggunakan anggaran negara, maka pengelolaannya harus benar-benar transparan dan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Dengan capaian tersebut, Bontang dinilai berhasil menunjukkan komitmen dalam menjaga tata kelola bantuan keuangan partai politik secara konsisten. Keberhasilan itu sekaligus diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran politik di tingkat daerah. (ADV/Mrh)
