BONTANG – DPRD Kota Bontang memastikan akan terus mengawal persoalan gelombang PHK di sektor pertambangan yang mulai berdampak terhadap ribuan pekerja. DPRD menilai persoalan tersebut harus ditangani secara serius karena menyangkut kondisi ekonomi dan stabilitas sosial masyarakat.
Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengatakan saat ini ratusan pekerja PT Pama Persada Nusantara telah terdampak PHK. Bahkan, jumlah tenaga kerja yang berpotensi terdampak diperkirakan bisa mencapai sekitar 6.000 orang apabila mencakup pekerja dari perusahaan tambang lainnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa daerah perlu mulai memperkuat kesiapan menghadapi perubahan industri pertambangan. Sebab selama ini banyak masyarakat menggantungkan sumber penghasilan pada aktivitas sektor batu bara.
“Ini harus menjadi perhatian bersama, karena dampaknya bukan hanya dirasakan pekerja, tetapi juga keluarga dan masyarakat sekitar,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).
Bang Faiz sapaan akrabnya ini, menegaskan DPRD tidak ingin para pekerja yang terdampak PHK kehilangan kesempatan untuk bangkit kembali. Karena itu, ia mendorong adanya program transisi ekonomi yang dapat membantu pekerja memperoleh peluang usaha maupun pekerjaan baru.
Ia menilai pelatihan kompetensi menjadi salah satu langkah penting agar pekerja memiliki keterampilan tambahan di luar sektor tambang. Dengan kemampuan baru, pekerja diharapkan dapat lebih mudah beradaptasi dengan kebutuhan sektor usaha lain yang terus berkembang.
Di sisi lain, DPRD juga meminta pemerintah daerah memperkuat dukungan terhadap pelaku UMKM. Menurutnya, sektor usaha kecil memiliki potensi besar menjadi penyangga ekonomi masyarakat di tengah kondisi industri tambang yang belum stabil.
Bang Faiz mengatakan kondisi ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam menciptakan tenaga kerja yang lebih siap menghadapi perubahan ekonomi.
“DPRD akan terus mengawal agar masyarakat terdampak PHK tetap mendapat perhatian dan solusi nyata dari pemerintah daerah,” pungkasnya. (ADV/Mrh)
