BONTANG – Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, meminta aparat penegak hukum bersama pihak terkait meningkatkan pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kilogram menyusul temuan dugaan pelanggaran di sejumlah pangkalan gas subsidi di Kota Bontang.
Permintaan itu disampaikan setelah Tim Monitoring Pemerintah Kota Bontang menemukan adanya pangkalan yang diduga lebih banyak menyalurkan LPG 3 kilogram kepada pengecer dibandingkan masyarakat penerima manfaat saat inspeksi mendadak (sidak) yang digelar pada Kamis (11/6/2026).
Menurut Andi Faizal, praktik distribusi yang tidak sesuai ketentuan tersebut berpotensi memicu kelangkaan LPG subsidi di tingkat masyarakat. Selain itu, kondisi tersebut juga membuka peluang terjadinya permainan harga yang akhirnya merugikan warga.
“Kalau ada penimbunan atau distribusi yang tidak tepat sasaran, pasti akan berdampak pada kelangkaan dan harga menjadi tidak terkendali,” ujarnya, Sabtu (13/6/2026).
Politikus Partai Golkar itu menilai persoalan LPG subsidi harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, khususnya rumah tangga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro yang menjadi sasaran program subsidi pemerintah.
Karena itu, ia meminta pihak Pertamina bersama kepolisian melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap temuan di lapangan untuk memastikan tidak ada praktik penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi LPG 3 kilogram.
Menurutnya, apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka aparat harus mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan efek domino terhadap pasokan LPG subsidi di masyarakat.
“Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan dari barang subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat,” tegasnya.
Andi Faizal juga menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap pangkalan LPG bersubsidi. Ia menilai pengawasan tidak cukup dilakukan saat sidak semata, tetapi perlu dibarengi dengan evaluasi distribusi secara berkala guna memastikan kuota yang disalurkan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Menurutnya, distribusi LPG subsidi yang tepat sasaran menjadi salah satu kunci menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi rumah tangga di Kota Bontang. Oleh sebab itu, seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi diminta menjalankan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
Sebelumnya, Tim Monitoring Pemkot Bontang menemukan indikasi adanya pangkalan yang lebih banyak menjual LPG 3 kilogram kepada pengecer dibandingkan konsumen langsung. Temuan tersebut diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan LPG subsidi sulit diperoleh masyarakat dan dijual dengan harga lebih tinggi di tingkat pengecer.
DPRD Bontang berharap hasil penelusuran yang dilakukan aparat dapat memberikan kepastian terkait penyebab persoalan distribusi LPG subsidi serta menjadi langkah awal untuk mencegah terulangnya praktik serupa di kemudian hari. (ADV/Mrh)
