BONTANG – Anggota Komisi C DPRD Kota Bontang, Sem Nalpa Mario Guling menyoroti belum optimalnya penanganan penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah wilayah Kota Bontang. Ia menilai, persoalan tersebut dipengaruhi lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) yang hingga kini belum berjalan efektif.
Menurutnya, masalah PJU hampir selalu menjadi pembahasan dalam berbagai rapat bersama pemerintah daerah. Namun hingga saat ini, keluhan masyarakat terkait lampu jalan rusak maupun tidak berfungsi masih terus ditemukan di lapangan.
Ia menilai kondisi itu menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam sinkronisasi antarinstansi. Akibatnya, penanganan PJU berjalan lambat dan sering kali tidak tuntas meski persoalan yang dibahas terus berulang.
“Masalahnya terus muncul, tapi penyelesaiannya belum maksimal. Artinya memang ada yang perlu dievaluasi dari sisi koordinasi,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).
Ia mencontohkan kondisi penerangan jalan di kawasan Jalan Asmawarman, Bontang Barat, yang hingga kini masih terdapat sejumlah titik lampu jalan tidak berfungsi. Padahal, rencana perbaikan disebut sudah beberapa kali dibahas, namun realisasinya belum berjalan optimal.
Menurutnya, salah satu hambatan terbesar berasal dari pembagian kewenangan antar OPD yang dinilai masih tumpang tindih. Situasi tersebut membuat proses penanganan di lapangan kerap terkendala karena belum adanya kejelasan terkait pihak yang bertanggung jawab.
Ia menyebut, persoalan kewenangan antara Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) menjadi contoh yang sering memunculkan kebingungan dalam pelaksanaan teknis. Akibatnya, sejumlah titik lampu jalan yang membutuhkan perbaikan justru mengalami keterlambatan penanganan.
Karena itu, dirinha mendorong pemerintah daerah segera memperkuat mekanisme koordinasi antar OPD agar penanganan PJU dapat berjalan lebih cepat dan terintegrasi. Ia menilai, masyarakat tidak seharusnya terus dirugikan akibat persoalan administratif maupun lemahnya komunikasi antarlembaga.
“Harus ada kejelasan siapa berbuat apa, supaya tidak saling menunggu. Kalau tidak, masalah PJU ini akan terus berlarut,” pungkasnya. (ADV/Mrh)
