Samarinda– Wacana parkir berlangganan di Samarinda mulai dibahas serius karena dinilai menyimpan potensi pendapatan daerah yang besar.
Di balik angka yang menjanjikan, skema ini diminta tidak berhenti sebagai upaya menaikkan PAD, tetapi juga memastikan layanan di lapangan benar-benar berubah.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyebut dari jumlah kendaraan yang terdaftar di kota ini, potensi penerimaan bisa mencapai ratusan miliar rupiah per tahun.
“Kalau dihitung seluruh kendaraan di Samarinda, bisa sekitar Rp250 miliar. Kalau tidak semuanya, 30 sampai 50 persen saja sudah sangat besar,” ujarnya (6/6/2026).
Menurut dia, konsep parkir berlangganan memungkinkan pemerintah mendapatkan pemasukan lebih pasti di awal tahun. Namun, kepastian itu tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan kesiapan sistem di lapangan.
Iswandi menekankan, hal paling mendasar yang harus dipastikan adalah manfaat yang diterima warga setelah membayar biaya parkir tahunan.
“Yang penting itu masyarakat dapat apa. Jangan sampai hanya bayar di awal, tapi layanan di lapangan tidak berubah,” katanya.
Ia meminta Pemkot Samarinda merinci lebih dulu titik-titik parkir yang masuk dalam skema tersebut, termasuk cara pengawasan dan sistem pelaksanaannya.
Pembagian wilayah pengelolaan juga harus jelas, karena tidak semua lahan parkir berada di bawah pemerintah kota. Ada yang dikelola swasta, pusat perbelanjaan, hingga kawasan usaha.
“Harus jelas mana yang dikelola pemerintah, mana yang swasta, mana yang tepi jalan. Semua harus transparan,” ujarnya.
DPRD juga menyoroti potensi masalah di lapangan jika praktik parkir liar dan pungutan di luar aturan masih terjadi. Menurut Iswandi, kondisi itu bisa membuat masyarakat tidak merasakan manfaat dari sistem berlangganan.
Ia menilai keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya pemasukan, tetapi dari perubahan layanan yang dirasakan pengguna jalan.
“Kalau masih seperti sekarang, masyarakat tidak akan merasa ada bedanya,” katanya.
DPRD juga meminta dilakukan simulasi sebelum kebijakan ini diterapkan. Simulasi diperlukan untuk melihat apakah skema berlangganan benar-benar menguntungkan semua kelompok pengguna kendaraan.
Sebab, pola penggunaan parkir masyarakat berbeda-beda, sehingga kebijakan satu tarif bisa berdampak tidak sama bagi tiap warga.
“Itu harus diuji dulu. Jangan sampai justru ada kelompok yang dirugikan,” kata Iswandi.
Hingga kini, DPRD masih menunggu penjelasan detail dari Pemkot Samarinda terkait desain akhir parkir berlangganan yang akan dijalankan. (EFS/ADV).
