SAMARINDA– Pemerintah Kota Samarinda perlu menyiapkan sumber pendapatan lain jika Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur benar-benar dihentikan pada 2027.
DPRD Samarinda menyebut penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi salah satu cara menjaga pembiayaan pembangunan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan belum ada keputusan resmi mengenai penghentian Bankeu.
Karena itu, DPRD masih menunggu kepastian dari Pemprov Kaltim sebelum menghitung dampaknya terhadap program pembangunan di Samarinda.
“Kalau kita belum bisa berandai-andai. Saat ini kami masih membahas KUA-PPAS 2027. Setelah tahapan itu selesai, baru nanti melihat perkembangan terkait bantuan keuangan dari provinsi,” kata Deni (19/8/2026).
Pembahasan anggaran Samarinda saat ini masih berada pada tahap penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Wacana penghapusan Bankeu belum menjadi keputusan yang bisa dijadikan dasar dalam pembahasan tersebut.
Meski begitu, Deni mengatakan Samarinda tetap perlu memiliki langkah antisipasi. Jika Bankeu tidak lagi diberikan, pemerintah kota harus mengandalkan kemampuan daerah dalam menghimpun pendapatan.
“Kalau memang nanti tidak ada, tentu kita harus mengoptimalkan pendapatan yang ada di Kota Samarinda,” ujarnya.
Selama ini, Bankeu dari Pemprov Kaltim menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan di kabupaten dan kota. Penghentian bantuan tersebut tentu akan dirasakan daerah yang selama ini menerima alokasi.
“Semua daerah yang selama ini mendapatkan Bankeu pasti akan merasakan dampaknya. Tapi kita tidak boleh bergantung sepenuhnya pada bantuan itu,” tegas Deni.
DPRD pun mendorong Pemkot Samarinda mencari sumber PAD yang masih bisa dikembangkan sesuai aturan. Potensi penerimaan daerah, kata Deni, perlu digali agar ketergantungan terhadap sumber dana dari luar daerah dapat dikurangi.
Parkir berlangganan menjadi salah satu sumber yang disebut bisa dikembangkan. Selain itu, sektor pariwisata juga memiliki peluang untuk memberikan tambahan penerimaan jika dikelola dengan baik.
“Potensi PAD harus terus dimaksimalkan, baik melalui parkir berlangganan maupun pengembangan destinasi wisata. Itu bisa menjadi penopang pembiayaan pembangunan infrastruktur ke depan,” pungkas Deni.
Deni menegaskan, DPRD belum mengambil kesimpulan mengenai dampak penghapusan Bankeu karena keputusan dari Pemprov Kaltim belum ada.
“Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan setelah pemerintah provinsi menetapkan kebijakan terkait alokasi bantuan keuangan 2027,” tutup Deni.(adv)
