Samarinda ā Dalam agenda rapat hearing antara Komisi II DPRD Kota Samarinda dengan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda yang berlangsung pada (10/3/2025), Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja dan kehadiran pihak Disporapar. Rapat ini membahas laporan kegiatan tahun 2024 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
Iswandi secara tegas menyayangkan absennya Kepala Dinas Disporapar dalam setiap pertemuan dengan Komisi II. “Kita menyayangkan juga itu, catat itu kepala dinas enggak pernah hadir selama ini. Selama saya jadi ketua komisi II tidak pernah kita pertemuan dengan Disporapar ada kepala dinasnya,” ungkap Iswandi dalam sesi wawancara usai rapat.
Ketidakhadiran Kepala Dinas Disporapar dinilai menghambat komunikasi dan koordinasi yang efektif antara legislatif dan eksekutif. Hal ini membuat Komisi II kesulitan untuk menilai secara langsung capaian kinerja dinas tersebut.
Dalam pembahasan terkait anggaran pariwisata tahun 2024, Iswandi juga mengkritik minimnya alokasi dana untuk sektor pariwisata. Dari total anggaran Disporapar sebesar Rp64 miliar, hanya Rp4 miliar yang dialokasikan untuk pengembangan pariwisata. “Gimana pariwisata kita mau maju kalau begini?” ujar Iswandi dengan nada kecewa.
Iswandi menambahkan bahwa penggabungan sektor pemuda, olahraga, dan pariwisata dalam satu dinas menjadi salah satu penyebab ketimpangan alokasi anggaran. Ia mengusulkan agar sektor pariwisata dipisahkan kembali menjadi dinas tersendiri agar dapat lebih fokus dalam pengembangannya. “Kalau perlu memang dipisah lagi itu dikembalikan lagi pariwisata sendiri,” tegasnya.
Menurut Iswandi, alokasi anggaran yang hanya Rp4 miliar untuk sektor pariwisata selama setahun sangat tidak memadai untuk mendorong kemajuan industri pariwisata di Kota Samarinda. “Sedih aja kita gimana pariwisata kita mau maju,” katanya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi II berencana mengusulkan pemisahan kembali sektor pariwisata dari Disporapar agar mendapatkan perhatian yang lebih besar. “Kalau perlu memang nanti kita pisah aja lagi kembali lagi justru sendiri pariwisata ini tidak digabung,” pungkasnya.
Rapat hearing ini menjadi sorotan karena menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara legislatif dan eksekutif dalam pengelolaan sektor strategis seperti pariwisata. Komisi II berharap ada perbaikan signifikan dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan di masa mendatang demi kemajuan Kota Samarinda. (Adv/my)
